Laporan terbaru dari Jangkara Data Lab, perusahaan riset digital di bawah PT Nestara Teknologi Teradata, mengungkap bahwa tagar #IndonesiaGelap mendapatkan lebih dari 13 juta engagement di X dan 4 juta engagement di Instagram.

Analisis terhadap 64.816 komentar di X menemukan bahwa 81% sentimen yang muncul bersifat negatif, dengan kluster emosi “Anger” (kemarahan) mendominasi sebesar 37%. Gelombang percakapan warganet mencapai puncaknya pada 17 dan 21 Februari 2025.

“Tagar #IndonesiaGelap adalah refleksi dari kekecewaan publik terhadap beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Khoirul Rifai, Asisten Manajer Riset Jangkara melalui rilis yang diterima oleh nativzen.com

Ditambahkan oleh Khoirul beberapa kebijakan tersebut antara lain efisiensi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, pembatasan elpiji yang merugikan masyarakat, retret kepala daerah yang dinilai boros, serta pendirian Danantara yang kontroversial.

Dari analisis big data menggunakan metode Plutchik’s Wheel of Emotions, ditemukan bahwa selain kemarahan, warganet juga menunjukkan emosi “Anticipation” (34%) dan “Disgust” (12%), mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi sosial-politik. 

Kemarahan masyarakat tumpah dalam demonstrasi #IndonesiaGelap dan melalui media sosial yang mayoritas spektrum emosinya adalah kemarahan publik dan hal ini semakin diperkuat dengan didominasi sentimen negatif.

Akun-akun non-media menjadi motor utama dalam amplifikasi isu ini, dengan 99% percakapan berasal dari akun individu, sementara akun media hanya berkontribusi 1%. Akun non-media @Kunti1515 tercatat sebagai yang paling aktif dengan 612 komentar.

Sedangkan di kategori media, @kompascom memimpin dengan 146 komentar yang menyebut tagar tersebut. Laporan ini menunjukkan bahwa media sosial terus menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Gelombang percakapan negatif yang dominan dalam #IndonesiaGelap disuarakan oleh masyarakat di dunia maya menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kebijakan untuk lebih responsif terhadap keresahan publik,” pungkas Khoirul.