Namun, lelang frekuensi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Hal inilah yang menjadi topik diskusi dalam forum Morning Tech bertajuk “Lelang Frekuensi, Untuk Siapa?”. Diskusi ini digelar oleh Indotelko pada Senin, 24 Februari 2025.

Peluang Akses Internet Murah

Dalam diskusi tersebut, Benny Elian selaku Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Komdigi, menegaskan bahwa spektrum frekuensi ini akan digunakan untuk menghadirkan layanan internet berkualitas dengan harga terjangkau.

“Dengan melelang frekuensi 1,4 GHz, kami ingin menghadirkan internet yang lebih murah bagi masyarakat, dengan tarif berkisar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps,” ujar Benny.

Terkait dengan hal itu, Benny juga menjelaskan bahwa Komdigi menargetkan lelang 1,4 GHz akan selesai pada semester pertama 2025, tentunya sebelum lelang spektrum frekuensi 700 MHz dilaksanakan.

Benny juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, terdapat tujuh perusahaan yang menunjukkan minat terhadap frekuensi tersebut. Namun, jumlah peserta tersebut kemungkinan bisa bertambah saat proses lelang resmi dibuka.

Tantangan Regulasi dan Persaingan Pasar

Penetrasi fixed broadband di Indonesia masih tergolong rendah, dengan angka 21,31% dari total rumah tangga. Kecepatan unduh rata-rata juga hanya mencapai 32,07 Mbps, tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

Oleh karena itu, pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz melalui Broadband Wireless Access (BWA) dianggap sebagai salah satu solusi terbaik yang bertujuan untuk memperluas cakupan internet dengan biaya lebih rendah.

Namun, menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa, Kamilov Sagala, transparansi dalam proses lelang harus dijaga. Hal ini tentunya bertujuan agar saat penawaran lelang digelar tidak ada praktik monopoli.

“Tentunya kita sudah tahu bersama bahwa frekuensi adalah sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan adil. Jika tidak, hanya segelintir perusahaan saja yang akan mendapatkan manfaatnya,” tegas Kamilov.

Selain itu, Kamilov juga mengingatkan bahwa dengan tujuh pihak yang sudah berminat, persaingan bisa menjadi ketat dan harga spektrum bisa melonjak tinggi jika mekanisme lelang hanya berbasis harga.

Sementara, Sigit Puspito Wigati Jarot sebagai Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) yang turut hadir dalam diskusi Morning Tech ini menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang berkualitas.

“Saat ini, Indonesia tertinggal dalam pengembangan 5G. Tercatat, kecepatan rata-rata internet di Indonesia baru mencapai 30 Mbps. Ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya,” ungkap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit juga menekankan bahwa regulasi yang adaptif dan kolaboratif sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan transformasi digital bisa berjalan berkelanjutan dan kompetitif.

Model Kompetisi dan Implikasi bagi Industri

Dalam dunia telekomunikasi, berbagai model kompetisi dapat diterapkan dalam pengelolaan frekuensi ini. Sigit menjelaskan bahwa terdapat beberapa opsi, mulai dari Infrastructure-Based Competition, Wholesale Access Model, hingga Public-Private Partnership.

“Setiap model memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Untuk Indonesia, pendekatan hibrida yang melibatkan pemerintah daerah tentunya bisa menjadi solusi yang terbilang tepat,” ujar Sigit.

Ditambahkan oleh Sigit bahwa tarif layanan setelah penawaran lelang juga harus menjadi perhatian. Ia pun menyoroti bahwa harga untuk layanan seluler dan FWA (Fixed Wireless Access) sebaiknya dibedakan.

“Kompetisi harga seluler bersifat nasional, sedangkan harga FWA bisa lebih variatif, bahkan hingga tingkat lokasi rumah. Oleh karena itu, sebaiknya ada perbedaan harga FWA antara wilayah perkotaan dan pedesaan agar lebih adil,” pungkasnya.

Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, keberhasilan lelang frekuensi 1,4 GHz sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh Komdigi. Jika proses lelang dilakukan dengan transparan dan adil, maka langkah ini dapat dorongan peningkatan akses internet di Indonesia.

Dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, forum diskusi ini digelar bertujuan mempercepat akselerasi transformasi digital di Indonesia, mendukung visi Indonesia Emas 2045, dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

“Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Meutya.

Sementara itu, Doni Ismanto Darwin, Pendiri IndoTelko, yang juga turut berpartisipasi dalam diskusi ini, mengungkapkan bahwa sektor ekonomi digital memiliki peran strategis dalam pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting dalam mendorong transformasi digital yang akan memberdayakan UMKM dan mendorong investasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Doni.

Mendorong Talenta Digital

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut, Dirgayuza Setiawan, yang juga merupakan Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa “Prabowo Subianto,” menyoroti pentingnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode 2024-2029.

“RKP ini menargetkan dua tujuan utama yang ambisius, yakni menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ujar Dirgayuza dihadapan sejumlah media yang turut hadir dalam forum diskusi tersebut.

Dirgayuza menambahkan bahwa mandat UUD 1945 menjadi pedoman kita dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia.

Ia juga memaparkan data yang menunjukkan bahwa harapan hidup orang Indonesia saat lahir meningkat signifikan dari tahun 1960 hingga 2022, dengan harapan hidup di Jepang mencapai 84 tahun, sementara di Indonesia meningkat menjadi 75 tahun.

Dalam konteks memajukan kesejahteraan umum, Dirgayuza menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan positif. Dari tahun 1970 hingga 2023, besar ekonomi Indonesia diproyeksikan naik Rp 1.386 triliun dan mencapai US$ 19.500 triliun per kapita.

“Meskipun demikian, Indonesia masih berada di jalur untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi (high income country) pada usia 100 tahun kemerdekaannya nanti” tambah Dirgayuza.

Dirgayuza juga menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk mendorong talenta digital, dengan target 99% siswa mendapatkan makanan bergizi gratis di sekolah, peningkatan gaji guru, renovasi sekolah, dan penggunaan smart board di setiap kelas.

Tak kalah menarik, ia juga menuturkan bahwa pendidikan di luar negeri dianggap penting, karena siswa yang belajar di luar negeri cenderung memiliki kualitas diri yang lebih baik dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Ia juga menambahkan, Indonesia harus mempercepat pengembangan talenta digital untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi. Untuk itu, fokusnya pada pendidikan berkualitas, termasuk pengiriman siswa ke universitas terbaik di dunia.

“Kita bisa belajar dari India dan Tiongkok yang sukses membangun talenta digital lewat pendidikan di luar negeri. Sebagian besar pemimpin perusahaan teknologi besar mereka merupakan lulusan universitas top di Amerika Serikat,” ujar Dirgayuza.

Ia juga menekankan pentingnya teknologi untuk memperbaiki kebijakan sosial. Dikatakan bahwa Presiden Parbowo turut mendorong tenaga ahli digital untuk membantu identifikasi penerima bantuan sosial secara akurat dan mengurangi kesalahan distribusi,.

Dengan infrastruktur digital yang kuat, Dirgayuza menyakini bahwa Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital, seperti pengembangan pusat data dan implementasi kecerdasan buatan, guna mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Sementara itu, Zulfi Hadi, Marketing & Solution Director Lintasarta, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung digitalisasi nasional. Untuk itu, Lintasarta memiliki misi “Empowering Indonesia to unleash digital potential”.

“Lintasarta mengembangkan infrastruktur strategis seperti fiber optic, data center, GPU cloud, dan keamanan siber. Kami juga sudah menghubungkan lebih dari 80% kabupaten di Indonesia dengan infrastruktur modern untuk mendukung percepatan ekonomi digital,” ujar Zulfi.

Tak hanya infrastruktur, Lintasarta juga fokus pada pengembangan talenta digital di Tanah Air. Salah satunya adalah dengan meluncurkan Program Laskar AI yang memberikan pelatihan gratis bagi mahasiswa dan praktisi.

“Kita targetkan 500 peserta awal untuk digodok dengan kurikulum berbasis teknologi NVIDIA. Mereka akan menjadi motor akselerasi produktivitas nasional melalui implementasi kecerdasan buatan alias AI,” pungkas Zulfi.

Hal itu mengemuka dalam diskusi IndoTelko Forum yang mengangkat tema “Unlocking Digital Economy for 8% Growth” di Jakarta, (03/09). Dimoderatori oleh Heru Sutadi, Indonesia ICT Institute, forum diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber.

Hadir sebagai narasumber adalah Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan; pendiri Indonesia Digital Society Forum (IDSF) Muhammad Awaluddin, Sekjen Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Sri Safitri.

Selain itu, narasumber lainnya yang juga ikut berdiskusi dalam IndoTelko Forum kali ini aadalah CEO PT DCI Indonesia Otto Toto Sugiri dan Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI Doni Ismanto Darwin.

Membuka diskusi, Dirgayuza memberikan ilustrasi bahwa kalau kita hanya di kecepatan (pertumbuhan ekonomi) 5 hingga 5,5%, maka pesawat Indonesia dengan 300 juta penduduk ini tidak akan take off.

Oleh karena itu, dengan memahami tantangan ini pilot kita, Prabowo Subianto akan membawa terbang. Nah, salah satu strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah dengan mendukung pembangunan AI Data Center.

“Dalam lima tahun ke depan, diperkirakan bahwa kapasitas data center dunia akan naik menjadi 95 GW dari saat ini 57 GW, dengan pasokan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 24/7, dimana saat ini sekitar 14 sen per Kwh,” ujar Dirgayuza.

Ditambahkannya, kehadiran AI Data Center juga akan berimplikasi ke sektor lainnya. Contohnya, Meta yang menggunakan 13 GW dari 57 GW, mereka juga investasi ke geothermal. Ini bisa jadi peluang power purchase agreement bagi perusahaan geothermal di Tanah Air.

Lanjut soal Data Center AI, tembaga sangat berkaitan dengan hal ini. Sementara, Indonesia sudah menggalakkan hilirisasi tembaga. Akibat AI, harga tembaga naik hingga US$ 5 per pound dan kebutuhan akan tembaga juga naik dalam 5 tahun ke depan.

“Tembaga ini penting untuk kabel, terutama untuk data center, serta untuk kendaraan listrik (EV). Tak kalah penting, kunci pertumbuhan 8% adalah kolaborasi, kebersamaan. Butuh kerja sama yang kuat antara swasta dengan pemerintah,” tambah Dirgayuza.

Sementara itu, Muhammad Awaluddin mengingatkan bahwa butuh orkestrasi yang matang untuk mengoptimalkan ekonomi digital. Dukungan dan pondasi yang kokoh harus menjadi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

“Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa pasar kita besar, dan seharusnya kita jangan jadi sekadar objek pasar yang kita tidak dapat banyak manfaatnya, Karena itu, butuh orkestrasi yang matang untuk mengoptimalkan ekonomi digital Tanah Air” kata Awaluddin.

Sri Safitri menambahkan bahwa teknologi menjadi enabler untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi 8%. Digitalisasi bisa menjadi kunci untuk mendongkrak perekonomian Tanah Air agar Indonesia tidak terjebak jadi negara middle income trap.

“Untuk saat ini, teknologi digital menjadi hal yang sangat penting jika kita menginginkan pertumbuhan ekonomi 8%. Karena jika dalam 2030-2035 Indonesia tidak memanfaatkan potensi yang ada maka selamanya Indonesia akan jadi negara kelas menengah,” kata Sri.

Selain itu, Sri juga membeberkan pentingnya kecerdasan buatan atau AI sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Sebab, AI mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing di berbagai sektor.

“Untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran, AI dan IoT juga bisa digunakan untuk mendorong program Makanan Bergizi Gratis tepat sasaran, seperti besaran gizi, rute menuju lokasi sekolah dan sebagainya,” tambah Sri.

Sementara, Toto Sugiri mengungkapkan bahwa pengembangan data center juga sangat memiliki dampak yang sangat besar, yakni bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah persaingan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia misalnya.

“Semua pelaku industri global concernya listrik aman, harga murah, dan green energy. Dikatakan, AI tanpa data itu “bodong”. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana negara meng-generate data yang besar karena penduduk Indonesia juga besar,” ucap Toto.

Terakhir, Doni Ismanto menyatakan KKP siap mendukung program Prabowo-Gibran salah satunya dengan regulasi penataan infrastruktur kabel bawah laut atau subsea baik untuk telekomunikasi dan listrik.

“Salah satu fokus kami di KKP adalah penataan ruang laut bisa dioptimalkan untuk ekonomi digital, yakni dengan memanfatkan regulasi untuk membuat investasi datang. Kabel laut ini investasinya besar, per km mencapai US$ 40.000,” kata Doni.

Doni mengharapkan, agar pertumbuhan ekonomi 8% terealisasi di era Prabowo-Gibran nantinya, semua pihak berkolaborasi dan konsisten dengan regulasi yang ada. Penggelaran kabel bawah laut sebagai penunjang ekonomi digital dapat membangkitkan geliat investasi nasional.