Pencapaian ini sekaligus menjadi langkah penting sebelum Satelit N5 mulai menghadirkan layanan komersial untuk masyarakat Indonesia dan izin tersebut diperoleh setelah Satelit N5 berhasil melewati tahapan Uji Laik Operasi (ULO).

Ada pun pelaksanaan ULO dilakukan di Gateway Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 23–24 April 2026. Dalam pengujian tersebut, Komdigi memastikan seluruh infrastruktur dan sistem telekomunikasi satelit memenuhi standar keamanan, kualitas layanan, serta kepatuhan regulasi.

Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dengan kapasitas mencapai 160 Gbps, Satelit N5 diproyeksikan menjadi salah satu pemain utama dalam meningkatkan kapasitas satelit nasional.

Tak hanya itu, kehadiran Satelit N5 juga sekaligus bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses internet cepat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Melalui rilis yang diterima nativzen.com, Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso, mengatakan keberhasilan melewati ULO menjadi fase krusial sebelum Satelit N5 resmi beroperasi secara komersial.

“Kami bersyukur Satelit N5 telah berhasil melewati tahapan Uji Laik Operasi oleh tim evaluator dan kini telah mendapatkan izin JARTUPSAT serta VSAT dari Komdigi. Ini adalah bukti komitmen kami dalam menghadirkan infrastruktur satelit yang canggih dan patuh regulasi,” ujar Adi.

Ia menambahkan, kehadiran Satelit N5 diharapkan mampu mendukung program pemerataan konektivitas digital nasional sekaligus mengurangi kesenjangan akses internet di berbagai wilayah pelosok Nusantara.

Dukung Target Internet 100 Mbps pada 2029

Pelaksanaan ULO Satelit N5 juga ditinjau langsung oleh jajaran pimpinan Komdigi, termasuk Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah. Menurut Edwin, kehadiran Satelit N5 menjadi aset strategis dalam memperkuat ekosistem digital nasional.

Pemerintah sendiri menargetkan rata-rata kecepatan internet Indonesia mencapai 100 Mbps pada tahun 2029. Dengan tambahan kapasitas satelit sebesar 160 Gbps, pemerintah optimistis transformasi digital nasional dapat berjalan lebih cepat dan merata.

“Kelulusan ULO yang diterima oleh Satelit Nusantara Lima ini tentunya membuktikan bahwa infrastruktur ini telah siap secara teknis untuk mendukung agenda besar transformasi digital nasional,” kata Edwin.

Satelit VHTS Terbesar di Asia

Satelit N5 hadir sebagai satelit Very High Throughput Satellite (VHTS) terbesar di Asia dengan teknologi mutakhir berbasis platform Boeing 702MP. Satelit ini memiliki 101 spot beam Ka-band yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga negara-negara ASEAN.

Satelit tersebut sebelumnya diluncurkan dari Florida, Amerika Serikat, pada September 2025 dan berhasil menempati slot orbit 113° Bujur Timur pada Januari 2026 setelah melalui proses Electric Orbit Raising (EOR).

Tak hanya itu, integrasi tujuh stasiun bumi yang tersebar di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Tarakan (Kalimantan Utara) juga telah dinyatakan berjalan sempurna dengan segmen luar angkasa.

Dengan masa operasional lebih dari 15 tahun, Satelit N5 diharapkan mampu menghadirkan layanan internet berkecepatan tinggi yang andal bagi masyarakat, sektor bisnis, hingga mendukung keamanan nasional di seluruh Indonesia.

Namun, lelang frekuensi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Hal inilah yang menjadi topik diskusi dalam forum Morning Tech bertajuk “Lelang Frekuensi, Untuk Siapa?”. Diskusi ini digelar oleh Indotelko pada Senin, 24 Februari 2025.

Peluang Akses Internet Murah

Dalam diskusi tersebut, Benny Elian selaku Koordinator Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Komdigi, menegaskan bahwa spektrum frekuensi ini akan digunakan untuk menghadirkan layanan internet berkualitas dengan harga terjangkau.

“Dengan melelang frekuensi 1,4 GHz, kami ingin menghadirkan internet yang lebih murah bagi masyarakat, dengan tarif berkisar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps,” ujar Benny.

Terkait dengan hal itu, Benny juga menjelaskan bahwa Komdigi menargetkan lelang 1,4 GHz akan selesai pada semester pertama 2025, tentunya sebelum lelang spektrum frekuensi 700 MHz dilaksanakan.

Benny juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, terdapat tujuh perusahaan yang menunjukkan minat terhadap frekuensi tersebut. Namun, jumlah peserta tersebut kemungkinan bisa bertambah saat proses lelang resmi dibuka.

Tantangan Regulasi dan Persaingan Pasar

Penetrasi fixed broadband di Indonesia masih tergolong rendah, dengan angka 21,31% dari total rumah tangga. Kecepatan unduh rata-rata juga hanya mencapai 32,07 Mbps, tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

Oleh karena itu, pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz melalui Broadband Wireless Access (BWA) dianggap sebagai salah satu solusi terbaik yang bertujuan untuk memperluas cakupan internet dengan biaya lebih rendah.

Namun, menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa, Kamilov Sagala, transparansi dalam proses lelang harus dijaga. Hal ini tentunya bertujuan agar saat penawaran lelang digelar tidak ada praktik monopoli.

“Tentunya kita sudah tahu bersama bahwa frekuensi adalah sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan adil. Jika tidak, hanya segelintir perusahaan saja yang akan mendapatkan manfaatnya,” tegas Kamilov.

Selain itu, Kamilov juga mengingatkan bahwa dengan tujuh pihak yang sudah berminat, persaingan bisa menjadi ketat dan harga spektrum bisa melonjak tinggi jika mekanisme lelang hanya berbasis harga.

Sementara, Sigit Puspito Wigati Jarot sebagai Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) yang turut hadir dalam diskusi Morning Tech ini menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang berkualitas.

“Saat ini, Indonesia tertinggal dalam pengembangan 5G. Tercatat, kecepatan rata-rata internet di Indonesia baru mencapai 30 Mbps. Ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya,” ungkap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit juga menekankan bahwa regulasi yang adaptif dan kolaboratif sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan transformasi digital bisa berjalan berkelanjutan dan kompetitif.

Model Kompetisi dan Implikasi bagi Industri

Dalam dunia telekomunikasi, berbagai model kompetisi dapat diterapkan dalam pengelolaan frekuensi ini. Sigit menjelaskan bahwa terdapat beberapa opsi, mulai dari Infrastructure-Based Competition, Wholesale Access Model, hingga Public-Private Partnership.

“Setiap model memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Untuk Indonesia, pendekatan hibrida yang melibatkan pemerintah daerah tentunya bisa menjadi solusi yang terbilang tepat,” ujar Sigit.

Ditambahkan oleh Sigit bahwa tarif layanan setelah penawaran lelang juga harus menjadi perhatian. Ia pun menyoroti bahwa harga untuk layanan seluler dan FWA (Fixed Wireless Access) sebaiknya dibedakan.

“Kompetisi harga seluler bersifat nasional, sedangkan harga FWA bisa lebih variatif, bahkan hingga tingkat lokasi rumah. Oleh karena itu, sebaiknya ada perbedaan harga FWA antara wilayah perkotaan dan pedesaan agar lebih adil,” pungkasnya.

Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, keberhasilan lelang frekuensi 1,4 GHz sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh Komdigi. Jika proses lelang dilakukan dengan transparan dan adil, maka langkah ini dapat dorongan peningkatan akses internet di Indonesia.