Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi mengungkap
bahwa sistem yang telah dikembangkan ini akan beroperasi secara penuh penuh setelah piloting yang telah berjalan selama setahun.

“Dengan masukan dari para penyelenggara platform digital dan evaluasi internal, kami berharap sistem ini dapat berjalan dengan baik, menutup celah-celah yang ada dan bulan depan sistem SAMAN bisa berjalan secara penuh,” ungkap Alexander, di Jakarta (17/09).

Alexander juga mengatakan bahwa judi online menimbulkan kerusakan yang sangat serius di masyarakat. Mulai dari hancurnya keluarga, hilangnya harta benda, hingga runtuhnya masa depan generasi muda.

Data Kementerian Komdigi menunjukkan sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, lebih dari 2,8 juta konten negatif telah ditindak, di mana 2,1 juta di antaranya adalah konten perjudian atau judi online.

Angka tersebut menunjukkan betapa masifnya ancaman yang kita hadapi di ruang digital. Langkah tegas Komdigi melalui sistem SAMAN tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang demokrasi di Indonesia.

“Langkah ini bukan untuk membungkam kritik atas aspirasi rakyat, demokrasi tetap kita jaga. Kritik, aspirasi, dan ekspresi harus tetap hidup. Yang kita tindak tegas adalah konten ilegal dan berbahaya, khususnya judi online,” jelasnya.

Kementerian Komdigi juga mengajak masyarakat turut aktif melaporkan konten judi online melalui kanal resmi pemerintah. Jika menemukan konten judi online, masyarakat bisa segera melaporkan.

Menurut Alexander bahwa dengan kolaborasi pemerintah, platform digital, dan masyarakat, pihaknya yakin ruang digital Indonesia dapat terjaga sebagai ruang yang sehat, produktif, dan mendukung kemajuan bangsa.

Cara Kerja Sistem SAMAN

Sistem SAMAN dirancang oleh Komdigi dengan tujuan untuk memantau konten-konten yang diunggah atau tersebar, mendeteksi pelanggaran konten negatif termasuk iklan judi online, situs judi, promosi, dan sejenisnya.

Jika sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terindikasi melanggar aturan, ada tahapan penegakan mulai dari Surat Perintah Takedown (untuk menurunkan URL/contoh konten). Pertama yang diberikan adalah Surat Teguran 1 (ST1).

Selanjutnya akan diberikan Surat Teguran 2 (ST2), kemungkinan termasuk kewajiban pengajuan Surat Komitmen atau denda administratif. Kemudian, Surat Teguran 3 (ST3) berupa sanksi pemutusan akses atau pemblokiran terhadap PSE jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti.

Kolaborasi Lintas Lembaga

Tentunya Komdigi bekerja tidak sendirian, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak lainnya, seperti kepolisian, PPATK, OJK, dan institusi lainnya dalam menelusuri aspek keuangan, pemblokiran rekening, dan lain-lain.

Selain itu, Komdigi juga melibatkan platform digital besar (Google, TikTok, Meta) agar PSE-UGC (User Generated Content) mengikuti regulasi moderasi konten. Jika ada promosi atau situs judi online yang masuk ke platform mereka, Komdigi bisa memerintahkan takedown.

Menariknya, perintah takedown tersebut bisa dilakukan dalam hitungan jam (4 jam untuk konten
darurat). Sementara, PSE yang tidak kooperatif akan diberi teguran (ST1–ST3) hingga pemblokiran akses di Indonesia.

Penulis: Ahmad Luthfi

Hingga Januari 2025, lebih dari 5,7 juta konten judi online telah diblokir. Langkah ini merupakan bagian dari strategi patroli siber intensif yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial untuk mendeteksi dan menutup akses ke konten ilegal.

Meskipun jutaan konten judi online telah diblokir, nyatanya tetap saja iklan judi online dapat ditemukan di internet. Untuk mencegah paparan iklan judi online yang bisa saja muncul di layar ponsel, berikut ini beberapa tips yang dapat kamu coba:

Pemblokir Iklan (Ad Blocker)

Gunakan ekstensi pemblokir iklan di browser seperti uBlock Origin atau AdBlock Plus untuk memfilter iklan yang muncul secara otomatis saat mengakses situs. Banyak ad blocker juga bisa dikonfigurasi untuk memblokir iklan dengan kata kunci tertentu, termasuk konten judi.

Fitur SafeSearch dan Filter Keluarga

Aktifkan fitur SafeSearch di Google dan pengaturan “mode terbatas” di YouTube. Ini akan membantu memblokir konten yang tidak pantas, termasuk promosi judi online, dari hasil pencarian dan video rekomendasi.

Perkuat Literasi Digital Keluarga

Edukasi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak dan remaja terkait bahaya judi online dan cara mengenali iklan berbahaya. Semakin paham mereka, semakin kecil kemungkinan mereka untuk terjerumus ke dalamnya.

Batasi Akses ke Situs Tidak Resmi

Banyak iklan judi muncul di situs tidak resmi, seperti streaming film ilegal, situs download gratis dan sebagainya. Untuk itu, hindari mengakses situs-situs tersebut dan gunakan platform legal yang lebih aman.

Laporkan dan Blokir Iklan Mencurigakan

Jika kamu menerima iklan judi melalui media sosial atau pesan pribadi, segera laporkan dan blokir akun pengirimnya. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok menyediakan opsi untuk pelaporan konten ilegal atau berbahaya.

Iklan judi online merupakan ancaman nyata yang patut diwaspadai oleh semua kalangan. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan di atas, setidaknya kamu dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi diri sendiri serta keluarga.

Penulis: Ahmad Luthfi

Namun sayangnya, perkembangan teknologi tersebut juga kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk aktivitas ilegal seperti judi online, yang kini semakin marak di kalangan masyarakat dari berbagai lapisan usia dan sosial ekonomi.

Judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan digital dan literasi finansial masyarakat. Rendahnya literasi digital dan finansial membuat masyarakat, terutama generasi muda, rentan terhadap eksploitasi oleh situs judi online.

Talk Show “Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital yang Sehat”

Berdasarkan data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia (PPATK), transaksi terkait judi online di Indonesia meningkat pesat, dengan total transaksi mencapai lebih dari 25 triliun rupiah dalam setahun terakhir.

Forum Wartawan Teknologi (Forwat), sebagai organisasi wartawan juga ikut menaruh perhatian mendalam akan dampak negatif permasalahan ini dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan edukasi yang akurat serta menyeluruh kepada masyarakat.

Forwat bersama dengan DANA Indonesia, mengadakan Talk Show berjudul “Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital yang Sehat” untuk mendiskusikan pendekatan strategis yang dapat membantu meminimalkan dampak negatif judi online.

Selain dihadiri oleh Rudiantara (Komisaris Utama DANA Indonesia) dan Dina Artarini (Chief of Legal and Compliance DANA Indonesia), Talk show ini juga menghadirkan berbagai narasumber lainnya.

Ada Menhariq Noor (Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia), dan Danang Tri Hartono (Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK).

Turut hadir juga Uniek Yuniar (Kepala Divisi Perizinan SP Ritel DKSP Bank Indonesia), dan Ferry Irwandi (Influencer, aktivis dan CEO Malaka Project). Selaku moderator dalam acara talk show ini adalah Danang Arradian sebagai Ketua Umum Forwat.

DANA Blokir 30 Ribu Lebih Akun Pengguna yang Terindikasi Judi Online

Penanggulangan judi online secara efektif membutuhkan pendekatan kolaborasi kolektif yang dimulai darimemahami bagaimana masyarakat dapat terpapar dan akhirnya terlibat dalam aktivitas tersebut.

Sebagai salah satu pemimpin dalam industri keuangan digital, DANA mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat dan aman. DANA berkomitmen membangun ekosistem digital yang aman melalui tindakan nyata serta upaya pencegahan melalui edukasi dan inovasi.

Pada satu waktu tertentu, DANA telah melakukan blokir terhadap lebih dari 30 ribu akun pengguna dan lebih dari 500 merchant on-us yang terdaftar melalui aplikasi DANA. DANA menegaskan bahwa angka ini hanyalah gambaran pada satu waktu tertentu.

Lewat fitur seperti DANA Protection, perusahaan telah memperkuat sistem keamanan yang dikembangkan untuk mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan, termasuk yang berhubungan dengan judi online.

Hasilnya, ada 50.000 pencarian setiap bulannya pada Fitur Scam Checker dalam DANA Protection, di mana pengguna ikut menyelidiki akun media sosial, nomor, dan tautan mencurigakan.

Sementara itu, melalui jalur edukasi, saat ini 3,6 juta pengguna DANA juga telah teredukasi mengenai bahayanya judi online. Langkah ini dilakukan oleh perusahaan melalui gamifikasi Waspada Online di aplikasi DANA.

“Sejak pertama didirikan hampir tujuh tahun lalu, DANA dibuat dengan tujuan mempermudah transaksi masyarakat. Dalam kasus judi online, DANA juga mempunyai peran penting,” ujar Dina Artarini, Chief of Legal and Compliance DANA Indonesia.

Peran penting yang dimaksud oleh Dina adalah melaporkan semua transaksi-transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang. DANA ingin terus menyuarakan bahwa pemanfaatan teknologi pembayaran digital ini jangan sampai disalahgunakan.

DANA percaya bahwa penanganan dampak negatif judi online memerlukan kolaborasi lintas sektor. Sejalan dengan langkah tersebut, DANA ikut mendukung Pemerintah dan Regulator dalam menjalankan tugasnya.

Dalam era kolaborasi dan sinergi, DANA senantiasa bekerja sama dengan berbagai otoritas lintas sektor, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan
Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) guna memastikan unsur-unsur kepatuhan terlaksana.

Upaya Regulator untuk Memberantas Judi Online

Mulai dari regulator, secara tegas harus membuat kebijakan yang ketat terhadap sirkulasi keuangan digital serta memotong arus peredaran situs-situs judi online. Upaya pemerintah bukan hanya soal regulasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Dengan kampanye di berbagai platform media sosial dan dukungan dari semua pihak, pemerintah optimis langkah-langkah ini dapat menekan transaksi terkait judi online hingga ke tingkat minimal, sekaligus melindungi masa depan ekonomi digital Indonesia.

PPATK mengapresiasi inisiatif pelaku e-wallet seperti DANA yang aktif mendukung pemberantasan judi online melalui penguatan sistem keamanan dan edukasi pengguna. Langkah ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi ancaman yang merugikan.

Tak hanya masyarakat, judi online juga bisa merusak ekonomi digital di Tanah Air. Oleh karena itu, upaya kolektif ini bisa terus terus diperluas, dan diyakini secara bersama-sama bisa mampu menekan dampak buruk judi online secara signifikan.

“Tahun 2023, deposit masyarakat mencapai 34 triliun, tahun ini sampai kuartal III mencapai 43 triliun. Transaksi paling besar ada pada perbankan, lalu e-wallet, sekarang bergeser melalui merchant aggregator,” ungkap Danang dari perwakilan PPATK yang hadir dalam talk show ini.

Ditambahkan oleh Danang melalui monitoring yang dilakukan oleh PPATK bahwa puluhan ribu merchant terindikasi judi online, berkamuflase menjadi berbagai merhcant. Mereka menggunakan tak hanya crypto, tetapi juga valas.

“Seharusnya merchant aggregator melakukan CDD, EDD untuk melakukan antisipasi guna memotong rantai judi online berkedok merchant. Hal-hal seperti ini yang sudah kami curigai sehingga judi online berkembang pesat di Tanah Air,” tambah Danang.

Sementara itu, Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia berperan besar dalam memastikan bahwa transaksi digital dilakukan dengan aman dan transparan.

Judi online yang semakin marak memanfaatkan platform pembayaran digital untuk mempercepat transaksi. Oleh karena itu, BI juga berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan.

Berdasarkan sumber dana, deposit judi online sebagian besar berasal dari transaksi melalui bank yaitu mencapai Rp 33,09 triliun, dan e-wallet Rp8,37 triliun. Bahkan, berdasarkan jumlah transaksi pada bank, sebanyak Rp 1,20 triliun diantaranya tercatat berasal dari bantuan sosial.

Melalui regulasi seperti Pengawasan terhadap Penyedia Jasa Sistem Pembayaran, BI memastikan bahwa transaksi yang melibatkan e-wallet dan pembayaran digital tetap dalam jalur yang sah dan aman, tanpa adanya penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal seperti judi online.

“Bank Indonesia turut berperan pada penanganan judi online melalui Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring dan Desk Penanganan Judi Online yang dibentuk oleh Pemerintah bersama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga lainnya,” jelas Uniek Yuniar.

BI juga berperan dalam implementasi Know Your Customer dan Know Your Merchant (KYC/KYM) dengan melakukan penguatan pada ketentuan dan implementasi Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

“Tak hanya sampai di situ, BI juga mengimbau untuk adanya penguatan melalui Fraud Detection System yang bisa melacak transaksi-transaksi kecil yang terindikasi digunakan untuk judi online.,” tambah Uniek Yuniar.

Meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, namun juga membutuhkan peran influencer, artis, ataupun konten kreator. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam membentuk opini dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online.

Dengan jutaan pengikut di berbagai platform media sosial, mereka dapat menggunakan pengaruh mereka untuk menyebarkan pesan- pesan positif dan mendidik masyarakat, terutama generasi muda, tentang risiko dan dampak dari judi online.

Menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, influencer bisa memperkenalkan alternatif gaya hidup yang lebih sehat dan produktif, jauh dari pengaruh judi online. Hal senada diungkapkan oleh Ferry Irwandi, sebagai tokoh masyarakat sekaligus CEO Malaka Project.

“Awal kemunculan judi online di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh konten promosi yang masif dari influencer di media sosial. Saat itu, permasalahan ini belum dianggap serius. Dengan pemasaran dan kata-kata yang baik, konten ini banyak dikonsumsi,” jelas Ferry Irwandi.

Ditambahkan oleh Irwandi, sekarang payment gateaway yang mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran atau transaksi digital tetapi disalahgunakan. Aplikasi-aplikasi tersebut dijadikan wadah untuk menampung uang judi online.

Sehubungan dengan hal itu, Menhariq Noor yang mewakili Komdigi dalam talk show ini mengatakan bahwa saat ini Komdigi sudah memblokir lebih dari 5,2 juta situs judi online. Salah satu langkah terbaiknya adalah masyarakat harus stop melakukan depo ke situs judi online.

“Perkembangan judi online saat ini semakin mengkhawatirkan, ini terlihat dari depo terkecil itu adalah di bawah Rp 500. Judi online ini bukan judi, tetapi scam atau penipuan. Sementara, kami tidak punya wewenang untuk take down content yang beredar di PSE,” ujar Menhariq Noor.

Ditambahkan oleh Menhariq Noor bahwa Komdigi bisa meminta platform untuk melakukan moderasi konten dan take down content. Kalau tidak dilakukan, mereka bisa dikenakan denda, kalau sampai tidak dilakukan, mereka bisa diblokir.

Diskusi ini menjadi langkah awal yang menegaskan pentingnya peran serta kontribusi setiap pemangku kepentingan terkait terhadap tindak preventif dan penanggulangan judi online. Dengan upaya kolektif dari seluruh pihak, judi online bisa diminimalisir dampaknya.

“Hari ini saya ingin menyampaikan hal penting, yakni peringatan keras kepada seluruh pengelola platform digital, seperti X, Telegram, Google, Meta, dan Tiktok,” tegasnya dalam Konferensi Pers Judi Online yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Selatan, Jumat (24/05).

Berdasarkan pemantauan Kementerian Kominfo, Menteri Budi Arie menyatakan masih terdapat banyak konten dengan kata kunci atau keyword terkait judi online. Menurutnya, sejak 7 November 2023 hingga 22 Mei 2024, di Google ditemukenali sebanyak 20.241 kata kunci.

Sementara di Meta 2.702 keyword, sejak 15 Desember 2022 hingga 22 Mei 2024. Sebagai gambaran, Budi Arie juga menyebutkan bahwa 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, rtp slot, no limit, situs slot, slot gacor, dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, Menkominfo secara tegas dan terbuka menekankan akan mendenda penyelenggara platform digital sebesar Rp 500 Juta jika masih membiarkan konten judi online tersebar di platform digital.

“Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform yang dimiliki, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten,” tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, langkah itu diambil sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.

“Denda kepada platform digital dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kominfo,” tuturnya.

Seperti dikatakan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi yang berberbicara di hadapan sejumlah media di Jakarta, (22/05) bahwa hingga tanggal 21 Mei 2024 sudah terdapat hampir dua juta konten judi online yang ditangani.

“Pemerintah berkomitmen melakukan pemberantasan judi online dari sumbernya. Kominfo men-takedown 1.904.246 konten sepanjang 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024,” tegasnya usai mengikuti Rapat Internal Lanjutan Pembahasan Pemberantasan Judi Online di Istana Merdeka.

Menteri Budi Arie juga menyatakan bahwa selama satu bulan sejak Rapat Pemberantasan Judi Online pada tanggal 19 April 2024 hingga 21 Mei 2024, Kementerian Kominfo menangani sebanyak 290.850 konten judi online yang tersebar di berbagai platform digital.

“Kurang lebih satu bulan sejak rapat judi online terakhir kali, Kominfo sudah hampir men-takedown 290.850 konten terkait judi online. Hampir 300.000, jadi sehari bisa mendekati 10.000 konten judi online,” tandasnya.

Masih menurut Menkominfo,  penanganan konten judi online di platform digital dilakukan berdasarkan kata kunci atau keyword. Selanjutnya, bekerja sama dengan penyelenggara platform digital, Kementerian Kominfo memutus akses terhadap konten judi online yang ditemukan.

“Kita terus melakukan kordinasi dengan semua platform digital seperti Google dan Meta, dimana perubahan keyword terjadi. Di Google ada 20.241 keyword, sedangkan 2.637 keyword baru ditemukenali pada platform Meta,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Menteri Budi Arie juga menyatakan bahwa Kementerian Kominfo tak segan memberikan teguran kembali kepada platform seperti TikTok, Google, dan Meta jika masih ditemukenali konten judi online di platform digital.

“Sebelumnya, kita sudah lakukan semua penyampaian teguran kepada TikTok, Google, Meta, semuanya. Selain itu, Kementerian Kominfo juga telah menangani konten phising yang masuk ke dalam situs lembaga pendidikan dan pemerintahan,” tambahnya

Kementerian Kominfo telah mencatat bahwa ada sebanyak 14.823 konten judi online yang menyisipi di website lembaga pendidikan. Sementara, pada website lembaga pemerintahan, Budi Arie menyebutkan ada sebanyak 17.001 temuan konten.

Menteri Budi Arie juga menyatakan sebanyak 5.364 rekening bank telah diblokir dan sudah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, sebanyak 555 e-wallet yang terafiliasi judi online juga sudah diajukan pemblokiran rekening ke Bank Indonesia.

“Pemberantasan judi online oleh Menkominfo tentunya dilakukan secara komprehensif sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Tolok ukurnya di PPATK, jika transaksinya masih tinggi, maka judi online di masyarakat masih eksis,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah segera membentuk satuan tugas agar bisa menangani judi onlline secara sistematis. Secara khusus, Menteri Budi Arie menekankan kembali tugas Kementerian Kominfo untuk menangani dari sisi hulu, dengan memberantas konten judi online.

“Kami terus memburu supaya pemberantasan judi online di tingkat hulu ini dapat kita selesaikan. Ya macam-macam, password, keyword, ini kan canggih karena yang kita hadapi adalah hantu kekinian,” pungkasnya.

Tercatat, sebesar 82% pengguna internet pernah melihat iklan judi online selama enam bulan terakhir dan 63% dari mereka mendapatkan iklan serupa setiap kali mengakses internet. Bisa dikatakan, ini telah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan.

Sementara itu, data yang memprihatinkan sebelumnya juga dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa total perputaran uang dari judi online sepanjang 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Lebih detail lagi, PPATK juga menuliskan dalam laporannya bahwa tercatat perputaran uang yang mencapai ratusan triliunan rupiah itu berasal dari 168 juta transaksi judi online, yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia.

Hasil survei terbaru yang mengulas tentang judi online oleh Populix juga menemukan di antara berbagai jenis iklan judi online, permainan judi slot paling sering dilihat dan mendominasi dengan angka yang cukup tinggi, yakni sebesar 80%.

Berikutnya diikuti dengan iklan judi domino (59%), poker online (48%), kasino online (47%) dan judi bola (44%). Selain itu, sebanyak 84% responden mengamati bahwa iklan judi online sering kali masuk ke dalam konten-konten media sosial, seperti Instagram, YouTube, dan Facebook.

Iklan-iklan ini juga mendapat ruang yang signifikan di website, khususnya di situs web film (55%) dan situs web gaming (57%). Selain website dan media sosial, judi online  juga sering terlihat dari konten-konten para influencer yang melakukan promosi judi online (20%). 

Seperti dikatakan oleh Vivi Zabkie, Head of Social Research, Populix bahwa iklan judi online di Indonesia kini menghadapi tingkat paparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 63% responden selalu melihat iklan judi online setiap kali mereka mengakses internet.

“Iklan judi online memberikan dampak nyata terhadap minat masyarakat untuk mengakses situs judi online setelah melihat iklan tersebut. Temuan ini menyoroti perlunya tindakan bersama antara elemen pemerintah dan masyarakat,” ujar Vivi.

Dampak dari paparan iklan perjudian online menjadi nyata, dengan 41% responden mengungkapkan tertarik untuk membuka situs perjudian online. Dari jumlah tersebut sebanyak 16% responden diantaranya mengaku mencoba perjudian online. 

Sementara itu, ketika bertransaksi, responden Populix mengatakan mereka yang terlibat dalam perjudian online lebih suka menggunakan e-wallet untuk bertransaksi. Sedang nilai transaksi pada umumnya di bawah Rp 100.000.

Temuan ini sejalan dengan catatan PPATK yang menyebutkan hal yang sama. PPATK menyimpulkan jika penjudi online berasal dari kelompok pendapatan rendah. Menanggapi temuan tersebut, masyarakat menyatakan keinginan kuat terhadap intervensi pemerintah.

Sebanyak 74% responden setuju dan mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk membatasi akses terhadap situs judi online. Harapannya, iklan judi online tidak lagi berseliweran bebas di mata para pengguna internet di Tanah Air.

Selama 167 hari menjabat Menkominfo, Budi Arie telah berhasil memutus akses lebih dari 800 ribu konten judi online. Capaian tersebut diakui setara dengan akumulasi pemblokiran konten judi online yang telah dilakukan selama 5 tahun sebelumnya.

“Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, total konten judi online yang telah ditangani sebanyak 805.923 konten,” jelas Budi Arie.

Judi online yang diblokir pada periode 17-31 Juli 2023 sebanyak 30.013 konten, periode 1-31 Agustus 2023 sebanyak 55.846 konten, periode 1-30 September 2023 sebanyak 96.371 konten, dan periode 1-31 Oktober 2023 yakni sebanyak 293.665 konten. 

Selanjutnya, pada periode 1-30 November sebanyak 160.503 konten judi online yang diblokir, dan pada periode 1-30 Desember sebanyak 168.895 konten. Berdasarkan platform, Kominfo memutus akses konten judi online pada 596.348 situs dan IP.

Sementara itu, 173.134 pada platform Meta, 29.257 akun platform file sharing, 5.993 platform Google dan Youtube, 367 platform X, 170 platform Telegram, 15 platform TikTok, 8 platform App Store, dan 1 platform Snack Video.

Tidak hanya konten judi online, Menkominfo juga menyatakan telah berhasil memblokir lebih dari 5.000 rekening bank dan akun e-wallet yang terindikasi dimanfaatkan untuk aktivitas judi online. Untuk melakukan hal ini, Menkominfo telah bekerja sama dengan OJK.

“Kominfo tidak berjalan sendirian untuk memberantas judi online. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti OJK, penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet serta platform layanan digital yang beroperasi di Indonesia,” tambah Budi Arie.

Menkominfo juga menyatakan telah meminta penyedia layanan internet (ISP) dan operator seluler untuk meningkatkan upaya pemberantasan judi online dengan memastikan ketepatan sinkronisasi sistem pada database situs yang mengandung konten perjudian.

“Kami juga telah memberikan teguran keras pada Meta, yang hingga saat ini masih ditemukan banyak konten judi online di platform tersebut. Teguran ini mengharuskan Meta segera meningkatkan penanganan kontennya yang masih memuat perjudian online, tegas Budi Arie.

Menutup pembicaraan, Budi Arie sekali lagi menegaskan bahwa penanganan judi online yang masih ada saat ini dapat berlangsung jauh lebih optimal dengan adanya kepedulian dan keterlibatan berbagai stakeholder yang telah disebutkan.

“Penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet serta platform layanan digital yang ada di Tanah Air, dan tentunya OJK serta pemerintah, dalam hal ini Menkominfo harus saling bergandengan tangan untuk memberantas judi online,” pungkas Budi Arie.