Komdigi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut aktivitas perdagangan data tersebut. Pemerintah juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri aspek keamanan siber dari kasus yang kembali ramai diperbincangkan ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan berdasarkan penjelasan BSSN, data yang belakangan kembali beredar merupakan data lama yang kembali diramaikan di ruang digital.

Meski demikian, status data tersebut sebagai data lama tidak membuat pemerintah menghentikan penanganan. Komdigi tetap melakukan pengusutan terhadap peredaran maupun dugaan aktivitas perdagangan data pribadi.

“Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan,” ujar Alexander di Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Komdigi Telusuri Situs yang Diduga Menjual Data

Selain berkoordinasi dengan Polri dan BSSN, Komdigi juga menindaklanjuti temuan mengenai situs yang diduga digunakan untuk memperjualbelikan data pribadi.

Situs yang terbukti digunakan untuk aktivitas yang melanggar ketentuan dapat ditindak sesuai kewenangan pemerintah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemblokiran akses terhadap situs yang melanggar aturan.

Menurut Alexander, koordinasi lintas lembaga diperlukan karena distribusi maupun perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Karena itu, proses penelusuran tidak hanya diarahkan pada data yang beredar, tetapi juga mencakup sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat.

Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan kebocoran data tidak berhenti ketika data pertama kali terekspos. Data lama yang kembali muncul dapat kembali menjadi objek penyalahgunaan, termasuk diperjualbelikan atau disebarkan melalui kanal digital lainnya.

Data yang Sudah Bocor Tetap Bukan Data Bebas Disebar

Di tengah ramainya peredaran data tersebut, Komdigi mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan data pribadi milik orang lain.

Pemerintah menegaskan bahwa fakta bahwa suatu data sudah muncul di internet tidak otomatis membuat data tersebut berubah menjadi informasi yang bebas disebarluaskan.

“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” kata Alexander.

Ketentuan mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia antara lain diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi masyarakat, imbauan tersebut menjadi penting karena tindakan menyebarkan kembali data yang sudah beredar dapat memperluas dampak kebocoran. Informasi pribadi yang semula hanya berada pada satu kanal dapat menyebar ke berbagai platform dan menjadi semakin sulit dikendalikan.

Keamanan Data Membutuhkan Kolaborasi

Komdigi melihat ancaman terhadap keamanan data sebagai persoalan yang terus berkembang dan tidak terbatas pada satu negara maupun satu platform digital.

Data yang pernah terekspos dapat kembali muncul setelah sekian lama melalui kanal berbeda. Kondisi tersebut membuat upaya perlindungan data membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran dalam melakukan pengawasan, investigasi, serta penindakan. Di sisi lain, pengelola sistem elektronik dan platform digital juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan sistem serta merespons penyalahgunaan data.

Masyarakat pun menjadi bagian penting dalam rantai perlindungan tersebut, terutama dengan tidak mengunduh, membeli, menyimpan untuk disebarluaskan, atau meneruskan data pribadi orang lain yang ditemukan di ruang digital.

Komdigi menegaskan bahwa ancaman terhadap data pribadi dapat menyasar siapa saja, tanpa memandang jabatan maupun status sosial. Ketika sebuah sistem mengalami kebocoran, penanganannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pengelola sistem, platform digital, aparat penegak hukum, serta pihak lain yang memiliki akses terhadap data.

Dengan demikian, munculnya kembali data lama di ruang digital menjadi pengingat bahwa persoalan kebocoran data tidak selesai hanya karena sebuah insiden telah berlalu. Data yang pernah terekspos tetap berpotensi muncul kembali dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat karena itu perlu berhati-hati terhadap data pribadi yang beredar di internet sekaligus menghindari tindakan yang justru memperluas distribusinya.

Studi IBM 2026 Cost of a Data Breach mengungkap, rata-rata kerugian akibat kebocoran data di ASEAN mencapai US$ 4,12 juta pada 2026. Hampir 3 dari 10 organisasi yang mengalami insiden pelanggaran data akibat serangan siber mengaku bahwa serangan tersebut memanfaatkan AI.

Temuan ini menjadi alarm serius bagi perusahaan dan organisasi yang semakin bergantung pada sistem digital. Pasalnya, AI tidak lagi hanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas bisnis, tetapi juga mulai dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk membuat serangan lebih cepat.

AI Jadi Senjata Baru dalam Serangan Siber

Dalam laporannya IBM menemukan adanya perbedaan signifikan antara organisasi yang telah mengadopsi AI dan otomatisasi keamanan dengan organisasi yang belum menggunakan teknologi tersebut.

Organisasi yang telah memanfaatkan AI dan otomatisasi keamanan secara luas mencatat rata-rata kerugian kebocoran data sebesar US$ 3,66 juta. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan US$ 4,86 juta pada organisasi yang belum menggunakan teknologi tersebut.

Tidak hanya mengurangi kerugian, teknologi tersebut juga membantu organisasi mendeteksi dan menangani insiden 123 hari lebih cepat. Artinya, ketika serangan siber semakin pintar karena AI, organisasi juga perlu menggunakan AI sebagai bagian dari sistem pertahanannya.

“Dengan semakin luasnya pemanfaatan AI alias kecerdasan buatan, serangan siber kini dapat dilakukan tidak hanya lebih murah, tetapi juga lebih cepat,” ujar Catherine Lian, General Manager IBM ASEAN.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat investigasi kebocoran data semakin sulit, sementara semakin lama proses penanganan dilakukan, semakin besar pula dampak dan biaya yang harus ditanggung.

Sektor Keuangan Jadi yang Paling Mahal

Risiko serangan siber ternyata tidak merata. Sektor yang menangani data sensitif dan menjadi bagian penting dari infrastruktur digital mencatat potensi kerugian paling besar. Berikut tiga sektor dengan rata-rata biaya kebocoran data tertinggi di ASEAN:

• Jasa keuangan: US$ 6,53 juta
• Industri: US$ 5,99 juta
• Komunikasi: US$ 4,28 juta

Angka tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur vital menjadi salah satu target paling strategis bagi serangan siber. Bagi perusahaan di sektor-sektor tersebut, kebocoran data bukan sekadar persoalan kehilangan informasi.

Gangguan operasional, investigasi, pemulihan sistem, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan dapat memperbesar dampak finansial. Ditambah, serangan tersebut dilakukan para penjahat dunia maya menggunakan AI.

Identitas dan Akun Valid Masih Jadi Titik Lemah

Menariknya, teknologi AI bukan satu-satunya persoalan. Serangan yang mengeksploitasi identitas juga masih menjadi salah satu vektor dengan biaya tertinggi. IBM mencatat rata-rata biaya kebocoran lebih dari US$ 4,5 juta di ASEAN.

Ini memperlihatkan bahwa keamanan siber tidak cukup hanya mengandalkan firewall atau antivirus. Pengamanan identitas, akses pengguna, autentikasi, serta pemantauan aktivitas mencurigakan menjadi semakin penting.

Enkripsi Data Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Di tengah berkembangnya ancaman berbasis AI dan munculnya potensi ancaman kuantum, perlindungan data sensitif juga masih menghadapi tantangan. Studi tersebut menemukan hanya 29% organisasi yang menyatakan data sensitif mereka telah dienkripsi.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa strategi keamanan data harus dibangun berlapis. Enkripsi, pengelolaan kunci, pengujian keamanan, hingga otomatisasi respons insiden perlu berjalan sebagai satu ekosistem.

Perusahaan Mulai Lebih Proaktif

Kabar baiknya, organisasi di ASEAN mulai menyadari bahwa menunggu serangan terjadi bukan lagi strategi yang ideal. Sebanyak 71% organisasi di ASEAN menyatakan berencana meningkatkan investasi pada perangkat keamanan dan tata kelola setelah mengalami kebocoran data.

Secara global, riset lanjutan Ponemon Institute juga menunjukkan 85% organisasi yang memahami kemampuan model frontier AI dalam mendukung serangan siber berencana meningkatkan investasi keamanan.

Tren tersebut memperlihatkan pergeseran pendekatan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi, yakni dari sekadar bereaksi setelah serangan menjadi membangun pertahanan sebelum serangan terjadi.

AI Harus Diamankan Seagresif Saat Diadopsi

Laporan IBM memperlihatkan satu pesan penting, yakni AI atau yang sering disebut kecerdasan buatan bukan hanya alat produktivitas, tetapi juga telah menjadi bagian dari medan perang keamanan siber.

Ketika pelaku ancaman menggunakan AI untuk mempercepat serangan, organisasi perlu mengimbanginya dengan AI untuk mendeteksi anomali, mengotomatisasi respons, memperkuat pemantauan identitas, serta mempercepat investigasi.

Investasi pada simulasi serangan, orkestrasi dan otomatisasi keamanan, serta pengelolaan siklus hidup kunci enkripsi juga disebut-sebut sangat berkaitan erat dengan penurunan biaya kebocoran data.

Studi Cost of a Data Breach 2026 disusun Ponemon Institute dan disponsori serta dianalisis oleh IBM. Untuk kawasan ASEAN, penelitian mencakup data dari 26 organisasi yang diteliti antara Maret 2025 hingga Februari 2026.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah perusahaan akan menghadapi ancaman berbasis AI. Pertanyaannya adalah seberapa siap organisasi ketika serangan tersebut benar-benar datang.