Meski demikian, pemerintah menilai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan penguatan regulasi dan kolaborasi lintas negara.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan evaluasi enam bulan menunjukkan adanya langkah konkret dari sejumlah platform digital. Langkah tersebut mencakup penonaktifan akun pengguna anak hingga pengembangan fitur keamanan yang dirancang untuk memberikan perlindungan lebih baik.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak cukup hanya diukur dari banyaknya akun yang dinonaktifkan. Perubahan desain layanan, efektivitas fitur keamanan, serta kemampuan platform dalam mengurangi risiko bagi anak juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

“Perjalanan enam bulan ini menunjukkan sudah ada kemajuan, tetapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Teknologi terus berkembang, termasuk AI. Pelindungan anak juga harus terus bergerak mengikuti perkembangan tersebut,” ujar Meutya

TikTok Nonaktifkan Sekitar 9 Juta Akun Anak

Dalam evaluasi tersebut, Komdigi juga menerima laporan mengenai perkembangan dari sejumlah platform digital terkait pelaksanaan kebijakan pembatasan akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

TikTok melaporkan bahwa jumlah akun pengguna di bawah usia 16 tahun yang dinonaktifkan telah meningkat lebih dari empat juta akun pada pelaporan awal menjadi sekitar sembilan juta akun.

Sementara itu, Meta melaporkan telah memblokir sekitar 85 ribu akun pengguna di bawah usia 16 tahun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook. Selain penonaktifan akun, Meta juga menyampaikan bahwa sekitar 22,5 juta akun anak telah dialihkan ke fitur Teen Account.

Fitur Teen Account dirancang untuk menghadirkan pengalaman penggunaan platform yang lebih sesuai bagi remaja. Meski demikian, Komdigi masih menilai Instagram dan Facebook sebagai platform berisiko tinggi meskipun fitur tersebut telah diterapkan.

Meutya menegaskan bahwa jumlah akun yang dinonaktifkan hanya menjadi salah satu indikator kemajuan. Pemerintah juga perlu memastikan platform digital benar-benar mengalami perubahan yang berdampak terhadap keselamatan anak.

Menurutnya, evaluasi pelaksanaan PP Tunas ini juga mencakup perubahan fitur, desain layanan, serta langkah konkret sejumlah platform dalam mengurangi risiko yang mungkin dihadapi pengguna anak.

Komdigi Soroti Tujuh Risiko Platform Digital

Komdigi juga menilai bahwa penerapan fitur Teen Account di Instagram dan Facebook masih perlu diperkuat agar dapat menjawab berbagai risiko yang dihadapi anak ketika menggunakan layanan digital.

Pemerintah mengidentifikasi tujuh kategori risiko yang menjadi perhatian dalam pelindungan anak di ruang digital, yaitu risiko kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental.

Bersama tim pakar, Komdigi akan memperjelas indikator dari masing-masing kategori risiko tersebut. Langkah ini diharapkan memberikan acuan yang lebih konkret bagi penyelenggara platform digital untuk melakukan mitigasi dan menurunkan tingkat risiko layanan mereka.

Pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi bagi anak dan orang tua. Fitur pengawasan orang tua tidak akan memberikan perlindungan optimal apabila orang tua tidak mengetahui keberadaan fitur tersebut atau tidak memahami cara menggunakannya.

Karena itu, edukasi mengenai keamanan digital dan pemanfaatan fitur pengawasan menjadi bagian penting dari upaya melindungi anak di internet. Komdigi juga meminta Meta menyampaikan laporan mengenai penanganan akun anak di platform Threads.

Hingga evaluasi enam bulan yang dilakukan, pemerintah masih terus menunggu laporan terkait penonaktifan akun serta langkah mitigasi risiko bagi pengguna anak di platform yang berada di bawah bendera Meta.

Era AI Menghadirkan Tantangan Baru Pelindungan Anak

Setelah membangun fondasi pelindungan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), pemerintah kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks mengenai AI.

Teknologi AI dapat menghadirkan risiko yang melintasi berbagai platform dan batas negara. Kondisi ini membuat upaya pelindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan nasional atau langkah yang dilakukan oleh satu perusahaan teknologi.

Indonesia telah bergabung dalam Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI, sebuah koalisi global yang mempertemukan negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, serta pakar pelindungan anak.

Koalisi tersebut telah meluncurkan peta jalan 2026–2027 yang mencakup sejumlah agenda penting, antara lain penerapan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, penguatan akuntabilitas, penyusunan standar pengujian, serta peningkatan literasi AI.

Peta jalan itu juga menyoroti penanganan penyalahgunaan AI untuk menghasilkan deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak. Meutya mengatakan bahwa kolaborasi dengan internasional menjadi sangat penting.

Pasalnya karakter teknologi AI memungkinkan risiko berkembang melampaui batas geografis dan yurisdiksi suatu negara. Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan persoalan pelindungan anak di era AI secara mandiri.

Sekitar 70 Juta Anak Indonesia Terdampak Perkembangan AI

Indonesia memiliki kepentingan besar dalam penyusunan tata kelola AI yang memperhatikan keselamatan anak. Pemerintah memperkirakan sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Karena itu, pembahasan tata kelola AI tidak boleh hanya berorientasi pada inovasi dan pemanfaatan teknologi. Aspek keselamatan, privasi, kesehatan mental, serta pemenuhan hak anak juga perlu menjadi bagian dari proses pengembangan dan pengaturan teknologi sejak awal.

Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan yang dibangun melalui PP TUNAS, yakni memastikan keselamatan dan hak anak menjadi bagian dari desain serta tata kelola teknologi, bukan sekadar ditangani setelah risiko muncul.

Pemerintah juga berharap keterlibatan Indonesia dalam koalisi global dapat memperkuat posisi kepentingan anak dalam pembentukan standar dan aturan AI alias kecerdasan buatan di tingkat internasional.

Komdigi Lanjutkan Evaluasi Implementasi PP TUNAS

Ke depan, Komdigi akan melanjutkan evaluasi implementasi kebijakan melalui survei untuk mengetahui dampaknya di masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan diperkuat agar pelindungan anak di ruang digital tidak hanya berjalan di tingkat pemerintah pusat.

Pemerintah turut membuka ruang dialog dengan platform digital, kementerian dan lembaga terkait, organisasi pelindungan anak, akademisi, psikolog, tenaga kesehatan, serta pakar teknologi untuk memperkuat implementasi kebijakan.

Meutya menilai enam bulan pertama merupakan tahap awal untuk membangun perubahan yang lebih luas dalam ekosistem digital Indonesia. Pemerintah dapat menyusun regulasi, sementara platform dapat menghadirkan fitur keamanan.

Namun, pelindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk orang tua, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Oleh karena itu, butuh pengawasan yang ketat saat anak-anak mulai masuk ke platform digital.

Selain itu, dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital dan AI, tantangan berikutnya bukan sekadar membatasi akses anak, melainkan memastikan lingkungan digital dirancang agar lebih aman, bertanggung jawab, dan mampu melindungi hak-hak anak.

Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan perlindungan sisa kuota oleh operator seluler masih belum optimal. Pemerintah menilai perlindungan terhadap kuota pelanggan tidak cukup hanya dilakukan melalui notifikasi sebelum masa aktif paket berakhir.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Denny Setiawan, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Denny, operator memang telah memperluas penerapan paket dengan mekanisme rollover. Namun, masih terdapat banyak paket yang perlindungannya hanya berupa pemberitahuan kepada pelanggan.

“Mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif, yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan,” ujar Denny.

Mayoritas Paket Non-Rollover Masih Mengandalkan Notifikasi

Berdasarkan laporan bulan pertama yang dievaluasi Kemkomdigi, penerapan mekanisme rollover berbeda-beda pada masing-masing operator. XLSMART melaporkan sebanyak 101 paket kepada Kemkomdigi.

Dari jumlah tersebut, 92 paket telah menerapkan sistem rollover, sedangkan 9 paket lainnya masih menggunakan mekanisme berbasis notifikasi. Sementara, Indosat melaporkan 94 paket. Baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover, sedangkan 71 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi.

Telkomsel, dari 95 paket yang dilaporkan, sebanyak 19 paket telah memiliki fitur rollover dan 76 paket lainnya masih menggunakan mekanisme notifikasi. Kondisi tersebut tentunya menjadi perhatian Kemkomdigi.

Pasalnya, pemerintah menilai bahwa mekanisme notifikasi yang ditawarkan oleh operator seluler saja belum memberikan perlindungan secara substantif terhadap kuota yang telah dibeli pelanggan.

Mengapa Notifikasi Saja Tidak Cukup?

Kemkomdigi menegaskan bahwa notifikasi hanya berfungsi sebagai pengingat masa berlaku kuota pelanggan yang akan segera berakhir. Artinya, ketika pelanggan mendapatkan notifikasi tetapi tidak sempat menggunakan seluruh kuotanya hingga masa aktif berakhir, sisa kuota tersebut tetap berpotensi tidak dapat dimanfaatkan.

Karena itu, pemerintah terus mendorong para operator seluler untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari kuota yang sudah dibayarkan.

“Mekanisme notifikasi yang masih diberlakukan oleh operator seluler bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir,” tambah Denny.

Dengan demikian, fokus pemerintah bukan sekadar memastikan pelanggan mengetahui masa berlaku paket, tetapi juga memastikan nilai dari kuota yang telah dibeli tetap mendapatkan perlindungan.

Tindak Lanjut Putusan MK soal Kuota Internet

Kebijakan perlindungan sisa kuota ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada tanggal 23 Juli 2026 lalu.

Dalam putusan tersebut, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

MK juga membuka sejumlah bentuk mekanisme perlindungan, termasuk akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, serta mekanisme lain yang memberikan perlindungan proporsional kepada pelanggan.

Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Surat edaran tersebut berstatus berlaku dan ditetapkan pada Agustus 2026.

Melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menkomdigi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sisa kuota yang telah dibayarkan oleh pelanggan tidak boleh begitu saja dihilangkan atau hangus.

Implementasi Rollover Telkomsel Sempat Bergeser

Dalam evaluasi bulan pertama, Kemkomdigi juga menemukan adanya perubahan jadwal implementasi sejumlah varian paket rollover milik Telkomsel. Implementasi yang dijadwalkan pada 28 September 2026 bergeser menjadi minggu pertama Oktober 2026 karena adanya kendala teknis.

Kemkomdigi meminta kendala tersebut segera diselesaikan agar penerapan mekanisme perlindungan sisa kuota dapat berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga memastikan pengawasan terhadap operator akan terus dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pelanggan Bisa Melapor ke Call Center 159

Kemkomdigi juga turut membuka saluran pengaduan publik bagi masyarakat yang menemukan persoalan dalam implementasi perlindungan sisa kuota. Aduan permasalahan ini bisa disampaikan melalui Call Center Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di nomor 159.

Selain itu, pelanggan juga bisa menggunakan kanal resmi operator seluler masing-masing Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi implementasi di lapangan sekaligus memastikan hak pelanggan benar-benar terlindungi.

Kuota Internet Bukan Sekadar Angka di Aplikasi

Evaluasi Kemkomdigi menunjukkan bahwa persoalan sisa kuota kini tidak lagi sekadar soal apakah sebuah paket memiliki notifikasi atau tidak. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang sudah mereka beli.

Karena itu, operator seluler didorong untuk memperkuat mekanisme rollover maupun bentuk perlindungan lainnya, sehingga pelanggan tidak kehilangan manfaat dari kuota hanya karena masa aktif paket berakhir.

Kemkomdigi memastikan proses monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan. Operator pun diminta melakukan penyesuaian mekanisme perlindungan sisa kuota agar implementasinya sejalan dengan Putusan MK dan ketentuan pemerintah yang berlaku.

Komdigi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut aktivitas perdagangan data tersebut. Pemerintah juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri aspek keamanan siber dari kasus yang kembali ramai diperbincangkan ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan berdasarkan penjelasan BSSN, data yang belakangan kembali beredar merupakan data lama yang kembali diramaikan di ruang digital.

Meski demikian, status data tersebut sebagai data lama tidak membuat pemerintah menghentikan penanganan. Komdigi tetap melakukan pengusutan terhadap peredaran maupun dugaan aktivitas perdagangan data pribadi.

“Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan,” ujar Alexander di Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Komdigi Telusuri Situs yang Diduga Menjual Data

Selain berkoordinasi dengan Polri dan BSSN, Komdigi juga menindaklanjuti temuan mengenai situs yang diduga digunakan untuk memperjualbelikan data pribadi.

Situs yang terbukti digunakan untuk aktivitas yang melanggar ketentuan dapat ditindak sesuai kewenangan pemerintah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemblokiran akses terhadap situs yang melanggar aturan.

Menurut Alexander, koordinasi lintas lembaga diperlukan karena distribusi maupun perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Karena itu, proses penelusuran tidak hanya diarahkan pada data yang beredar, tetapi juga mencakup sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat.

Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan kebocoran data tidak berhenti ketika data pertama kali terekspos. Data lama yang kembali muncul dapat kembali menjadi objek penyalahgunaan, termasuk diperjualbelikan atau disebarkan melalui kanal digital lainnya.

Data yang Sudah Bocor Tetap Bukan Data Bebas Disebar

Di tengah ramainya peredaran data tersebut, Komdigi mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan data pribadi milik orang lain.

Pemerintah menegaskan bahwa fakta bahwa suatu data sudah muncul di internet tidak otomatis membuat data tersebut berubah menjadi informasi yang bebas disebarluaskan.

“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” kata Alexander.

Ketentuan mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia antara lain diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi masyarakat, imbauan tersebut menjadi penting karena tindakan menyebarkan kembali data yang sudah beredar dapat memperluas dampak kebocoran. Informasi pribadi yang semula hanya berada pada satu kanal dapat menyebar ke berbagai platform dan menjadi semakin sulit dikendalikan.

Keamanan Data Membutuhkan Kolaborasi

Komdigi melihat ancaman terhadap keamanan data sebagai persoalan yang terus berkembang dan tidak terbatas pada satu negara maupun satu platform digital.

Data yang pernah terekspos dapat kembali muncul setelah sekian lama melalui kanal berbeda. Kondisi tersebut membuat upaya perlindungan data membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran dalam melakukan pengawasan, investigasi, serta penindakan. Di sisi lain, pengelola sistem elektronik dan platform digital juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan sistem serta merespons penyalahgunaan data.

Masyarakat pun menjadi bagian penting dalam rantai perlindungan tersebut, terutama dengan tidak mengunduh, membeli, menyimpan untuk disebarluaskan, atau meneruskan data pribadi orang lain yang ditemukan di ruang digital.

Komdigi menegaskan bahwa ancaman terhadap data pribadi dapat menyasar siapa saja, tanpa memandang jabatan maupun status sosial. Ketika sebuah sistem mengalami kebocoran, penanganannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pengelola sistem, platform digital, aparat penegak hukum, serta pihak lain yang memiliki akses terhadap data.

Dengan demikian, munculnya kembali data lama di ruang digital menjadi pengingat bahwa persoalan kebocoran data tidak selesai hanya karena sebuah insiden telah berlalu. Data yang pernah terekspos tetap berpotensi muncul kembali dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat karena itu perlu berhati-hati terhadap data pribadi yang beredar di internet sekaligus menghindari tindakan yang justru memperluas distribusinya.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), dengan dukungan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), menghadirkan Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) Jayapura di Indosat AI Experience Center (AIEC) Jayapura.

Mengusung tema “From Spark to Impact: Gateway for Digital Talent to the Ecosystem”, GSIH dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan talenta digital dengan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan jejaring teknologi nasional.

Di Jayapura, inisiatif ini hadir dengan pendekatan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan talenta lokal, sekaligus membuka akses terhadap pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan peluang kolaborasi.

Peluncuran GSIH Jayapura juga menjadi bagian dari rangkaian nasional yang terhubung secara langsung dengan acara utama di BSD, Tangerang Selatan, yang dilakukan melalui siaran livestream.

Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, berinteraksi dengan tim Indosat di Jayapura dan menyaksikan secara langsung pengenalan Indosat Game Center Jayapura, yang menjadi bagian dari ekosistem GSIH di kota tersebut.

Koneksi antara BSD dan Jayapura ini juga secara terbuka mencerminkan semangat GSIH untuk menghubungkan talenta-talenta digital muda dari berbagai daerah dengan ekosistem digital yang lebih luas.

Dengan membangun kemampuan dari tingkat lokal sekaligus membuka akses ke jejaring nasional, generasi muda Papua memiliki kesempatan untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mengembangkan ide dan ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

“Jayapura memiliki peran penting dalam pengembangan talenta digital di Papua,” ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melalui rilis yang diterima oleh nativzen.com.

Ia juga mengatakan bahwa dengan potensi generasi muda, akademisi, dan komunitas yang terus berkembang, Garuda Spark Innovation Hub diharapkan dapat menghubungkan semakin banyak talenta lokal dengan pembinaan, industri, dan peluang di tingkat nasional.

Dukungan pemerintah daerah turut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem tersebut. Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., Wali Kota Jayapura, menyambut kehadiran GSIH sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas generasi muda Papua.

“Kami menyambut baik hadirnya Garuda Spark Innovation Hub di Jayapura sebagai ruang yang dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Papua untuk belajar, berinovasi, dan terhubung dengan perkembangan ekonomi digital nasional,” ujar Abisai Rollo.

Sebagai bagian dari dukungannya, Indosat menghadirkan Indosat Game Center Jayapura, yang menyediakan ruang bagi generasi muda dan komunitas gaming untuk berkumpul, berinteraksi, dan mengembangkan kreativitas melalui aktivitas digital yang positif.

“Bagi Indosat, teknologi akan memberikan manfaat yang lebih besar ketika semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk mempelajari dan menggunakannya secara produktif,” ujar Reski Damayanti, Director and Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison.

Ia menambahkan bahwa melalui dukungan terhadap GSIH serta kehadiran Indosat Game Center di Jayapura, Indosat ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Papua untuk belajar, dan menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kehadiran Garuda Spark Innovation Hub juga memperluas fungsi Indosat AI Experience Center Jayapura, yang telah beroperasi sejak 20 Mei 2025 sebagai AI Experience Center kedua Indosat di Indonesia.

Dengan hadirnya GSIH dan Indosat Game Center, fasilitas ini semakin menjadi ruang bagi masyarakat Papua untuk mengenal teknologi, mengembangkan keterampilan, dan terhubung dengan komunitas serta peluang di ekosistem digital.

Melalui kolaborasi bersama Komdigi, pemerintah daerah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan, Indosat terus mendukung perluasan akses terhadap teknologi dan pengembangan talenta digital di Indonesia.

Di Jayapura, upaya tersebut menjadi bagian dari gerakan nasional untuk memastikan talenta dari Indonesia Timur turut terhubung dengan peluang dan perkembangan ekosistem digital Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pembangunan AI Factory tersebut sebagai langkah besar untuk membawa Indonesia menuju posisi AI Hub regional, dan ditargetkan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN.

Proyek ini tidak hanya berbicara soal pusat data dengan server dan GPU dalam jumlah besar. AI Factory diposisikan sebagai bagian dari ekosistem infrastruktur digital baru yang akan menopang kebutuhan komputasi AI, pengembangan model, hingga berbagai layanan AI untuk industri dan pemerintahan.

Targetnya Bukan Main-Main: 1 Gigawatt

Pembangunan AI Factory di Indonesia ditargetkan memiliki kapasitas hingga 1 gigawatt (GW) atau sekitar 1.000 megawatt (MW). Dengan kapasitas tersebut, proyek ini disebut menjadi salah satu investasi infrastruktur AI terbesar yang pernah diumumkan di Asia Tenggara.

Tahap awalnya direncanakan dimulai pada paruh pertama 2027 di Batang, Jawa Tengah, dengan kapasitas sekitar 200 MW. Kapasitas tersebut nantinya menjadi fondasi untuk pengembangan skala yang lebih besar hingga mencapai target 1 GW.

Angka 200 MW sendiri bukan ukuran kecil. Dalam dunia AI, kapasitas listrik menjadi salah satu faktor penting karena pusat komputasi modern membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar untuk mengoperasikan GPU, sistem jaringan, penyimpanan data, serta sistem pendingin.

Artinya, ketika berbicara tentang AI Factory, Indonesia sebenarnya sedang membangun infrastruktur komputasi kelas industri. Ada perbedaan penting antara data center konvensional dengan konsep AI Factory.

AI Factory dirancang secara khusus untuk menangani beban kerja kecerdasan buatan alias AI, mulai dari training model AI, inference, generative AI, hingga aplikasi AI berskala besar yang bisa dimanfaatkan oleh inddustri dan pemerintahan.

Dalam proyek Indonesia, infrastruktur tersebut dikembangkan dengan teknologi NVIDIA dan konsep NVIDIA DSX AI Factory, yang mengintegrasikan komputasi terakselerasi, jaringan, daya, pendinginan, serta operasional menjadi satu sistem.

Dengan pendekatan tersebut, setiap megawatt listrik yang tersedia dapat dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas komputasi AI semaksimal mungkin. Hal ini menjadi penting karena kebutuhan komputasi AI berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pusat data tradisional.

Zankore by Indosat Jadi Bagian Penting Ekosistem

Pengembangan infrastruktur AI tersebut juga berkaitan erat dengan hadirnya Zankore by Indosat, yang dikembangkan untuk membangun platform infrastruktur AI generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

Zankore menargetkan kapasitas AI Factory hingga 1 GW, dengan deployment awal sekitar 200 MW pada paruh pertama 2027. Infrastruktur tersebut menggunakan NVIDIA DSX dan dirancang untuk melayani kebutuhan hyperscaler, enterprise, pemerintah, maupun inovator AI.

Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah pemain teknologi global, termasuk Indosat Ooredoo Hutchison, Ooredoo Group, Nokia, dan NVIDIA. Kombinasi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan AI di Indonesia mulai bergerak.

Kenapa Indonesia Harus Punya AI Factory?

Pertanyaannya kemudian: mengapa Indonesia membutuhkan infrastruktur AI sebesar itu?Jawabannya sederhana: AI membutuhkan compute. Model AI generatif modern tidak cukup hanya mengandalkan software.

Di belakang chatbot, AI agent, computer vision, autonomous system, dan berbagai aplikasi AI terdapat kebutuhan komputasi yang sangat besar. Tanpa infrastruktur komputasi yang memadai, negara akan terus bergantung pada kapasitas cloud dan infrastruktur AI yang berada di luar negeri.

Karena itu, pembangunan AI Factory dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kedaulatan digital Indonesia. Indonesia tidak hanya ingin menggunakan model AI buatan pihak lain, tetapi juga membangun lingkungannya sendiri.

Oleh karena itu, AI Factory memungkinkan perusahaan, developer, peneliti, pemerintah, dan startup lokal untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut dengan dukungan compute yang tersedia di dalam negeri.

Membuka Peluang untuk Startup dan Developer

Dampaknya juga berpotensi terasa hingga ekosistem startup. Selama ini, keterbatasan akses terhadap GPU dan biaya komputasi menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan rintisan yang ingin mengembangkan model AI.

Dengan hadirnya infrastruktur AI berskala besar di Indonesia, peluang untuk mengembangkan aplikasi dan model AI lokal dapat semakin terbuka. Mulai dari AI untuk layanan publik, kesehatan, pendidikan, manufaktur, perbankan, pertanian, hingga industri kreatif berpotensi mendapatkan dukungan komputasi yang lebih besar.

Pada akhirnya, yang dibangun bukan hanya gedung berisi server. Yang sedang dibangun di Indonesia adalah ekosistem ekonomi baru berbasis AI sehingga benar-benar membuka peluang untuk developer hingga startup.

Persaingan AI ASEAN Makin Panas

Langkah Indonesia juga terjadi ketika negara-negara Asia berlomba membangun kapasitas AI domestik. Korea Selatan, misalnya, juga tengah mempercepat pembangunan sovereign AI infrastructure dengan target kapasitas besar.

Tren ini menunjukkan bahwa AI mulai dipandang sebagai infrastruktur strategis sebuah negara, sama pentingnya dengan jaringan telekomunikasi, energi, dan pusat data. Bagi Indonesia, momentum ini cukup penting.

Dengan jumlah penduduk besar, pasar digital yang luas, serta kebutuhan AI yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pasar komputasi AI terbesar di kawasan.

Namun, untuk benar-benar menjadi AI Hub ASEAN, membangun GPU cluster saja tentu tidak cukup. Indonesia juga membutuhkan talenta AI, model bahasa lokal, regulasi yang adaptif, keamanan siber, energi yang andal, jaringan berkecepatan tinggi, serta ekosistem startup dan industri yang mampu memanfaatkan kapasitas tersebut.

Tantangan Besarnya Justru Setelah AI Factory Dibangun

Target 1 GW terdengar spektakuler. Tetapi tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan kapasitas tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor utama.

Begitu pula dengan pendinginan, jaringan fiber, pasokan GPU, keamanan data, serta keberlanjutan operasional pusat komputasi. Di sisi lain, Indonesia harus memastikan pembangunan infrastruktur tersebut menghasilkan nilai ekonomi nyata.

Jangan sampai Indonesia hanya menjadi tempat berdirinya AI Factory, tetapi sebagian besar nilai tambah dan inovasinya tetap dihasilkan di luar negeri. Karena itu, pembangunan AI Factory perlu berjalan beriringan dengan investasi pada talenta digital, riset AI, startup, industri, dan pengembangan model AI lokal.

Dari Konsumen AI Menjadi Pemain AI

Pernyataan Menkomdigi mengenai AI Hub regional sebenarnya membawa pesan yang lebih besar. Indonesia sedang mencoba mengubah posisi dari negara yang hanya mengonsumsi teknologi AI menjadi negara yang ikut membangun infrastrukturnya.

Jika target 1 GW dapat direalisasikan secara bertahap, ditambah ekosistem talenta, startup, riset, konektivitas, dan regulasi yang mendukung, Indonesia berpeluang memainkan peran yang jauh lebih besar dalam peta AI Asia Tenggara.

Tahap awal sekitar 200 MW pada 2027 akan menjadi pembuktian penting. Sebab dalam perlombaan AI global, siapa yang memiliki model terbaik memang penting. Tetapi siapa yang memiliki compute, data, energi, talenta, dan ekosistem juga akan menentukan siapa yang mampu menjadi pemain utama.

Dan kini, Indonesia tampaknya ingin ikut masuk ke arena tersebut!

Kebijakan ini mewajibkan verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah di setiap registrasi kartu SIM baru. Sebagai bagian dari implementasi regulasi tersebut, Indosat mulai menjalankan registrasi kartu SIM baru dengan verifikasi biometrik secara nasional.

Kesiapan yang diperlihatkan oleh Indosat tersebut salah satunya tercermin dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria ke Gerai IM3 dan 3Store di Medan pada tanggal 4 Juli 2026 lalu.

“Verifikasi biometrik untuk registrasi kartu SIM baru bertujuan menutup celah kejahatan siber dengan memitigasi penyalahgunaan nomor telepon dan melindungi data pribadi konsumen,” ujar Nezar Patria.

Ia menambahkan bahwa Kemkomdigi sangat mengapresiasi kesiapan yang diperlihatkan oleh Indosat dalam menerapkan kebijakan terbaru ini, sebagaimana ditunjukkan di Gerai IM3 dan 3Store di Medan.

Sementara itu, Reski Damayanti, Director and Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan bahwa integritas, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam setiap aspek operasional di Indosat.

“Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 sejalan dengan upaya berkelanjutan kami untuk mendukung penguatan integritas industri telekomunikasi nasional,” ucap Reski Damayanti.

Dalam kunjungannya di Gerai IM3 dan 3Store di Medan, Nezar Patria meninjau langsung seluruh tahap yang dilalui pelanggan dalam melakukan registrasi kartu SIM di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi.

Proses tersebut meliputi kecepatan dan ketepatan dari pemindaian wajah pelanggan, pencocokan NIK, dan validasi sistem. Peninjauan tersebut membuktikan bahwa operasional Indosat telah siap melayani mekanisme terbaru dalam melakukan registrasi kartu SIM secara mulus.

Penerapan verifikasi biometrik dalam registrasi kartu SIM baru menjadi langkah strategis untuk menekan penyalahgunaan nomor seluler yang berkaitan erat dengan kejahatan siber, seperti penipuan dan kloning identitas.

Sistem registrasi baru ini pun dirancang agar pendataan pelanggan menjadi lebih akuntabel dan transparan guna mendorong terciptanya ruang digital yang semakin aman, bersih, dan terpercaya.

Selain itu, Indosat juga memaknai kebijakan tersebut sebagai momentum untuk semakin memperkuat kepercayaan dan loyalitas pengguna sekaligus menghadirkan layanan yang lebih optimal bagi pelanggan yang telah terverifikasi.

Tentu saja, langkah ini sejalan dengan komitmen Indosat dalam menghadirkan pengalaman #LebihBaikIndosat yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga terpercaya bagi pengguna IM3 dan Tri.

Pelanggan IM3 dan Tri dapat melakukan verifikasi pengenalan wajah saat registrasi kartu SIM baru dengan mengakses laman registrasi prabayar resmi Indosat dan memilih menu registrasi biometrik IM3 & Tri.

Lalu, ikuti proses verifikasi nomor melalui OTP, pengisian NIK, verifikasi data kartu, dan pemindaian wajah sesuai instruksi. Bagi pelanggan yang mengalami kendala, Indosat menyiapkan kanal bantuan resmi IM3 di 185, Tri di 132, serta gerai resmi IM3 dan 3Store di seluruh Indonesia.

Kemitraan Canva dan Komdigi ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama untuk terus berupaya mendukung pengembangan talenta digital Indonesia serta memperkuat ekosistem digital nasional.

Melalui kolaborasi ini, Canva dan Komdigi akan bekerja sama untuk memperluas keterampilan digital, kreativitas, serta kemampuan praktis masyarakat Indonesia di berbagai sektor dan komunitas.

Kerjasama ini akan berfokus pada prakarsa pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang dirancang untuk membantu baik individu maupun organisasi bertumbuh dan beradaptasi di tengah ekonomi yang semakin digital.

Kemitraan ini sejalan dengan Visi Indonesia Digital 2045 serta misi Komdigi dalam mendorong Literasi Digital dan Inklusinya dalam Masyarakat Awam. Salah satu pilar utama misi ini adalah dalam membangun kapabilitas digital yang praktis bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Terhubung, Tumbuh, Terjaga”, di mana pilar Tumbuh menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan nasional, dengan target kontribusi sebesar Rp 206,16 triliun pada tahun 2029.

Komitmen Bersama untuk Memberdayakan Talenta Digital Indonesia

“Di Canva, kami percaya bahwa kreativitas adalah sarana yang luar biasa dalam membuka peluang . Kerjasama ini mempertemukan alat komunikasi visual Canva dengan visi nasional Komdigi,” ujar ,” ujar Stefani Herlie, Country Manager Canva Indonesia.

Stefani menambahkan bahwa kemitraan ini akan membantu lebih banyak masyarakat Indonesia mengembangkan keterampilan digital yang praktis, mengekspresikan ide secara jelas, serta tampil percaya diri di tengah ekonomi digital yang terus berkembang.

Canva dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian akan bahu-membahu dalam mendukung berbagai prakarsa pelatihan digital berskala nasional bagi UMKM, pendidik, serta generasi muda Indonesia, membantu ide berkembang menjadi dampak di dunia nyata.

Canva juga akan menyediakan 8.000 voucher Canva Pro bagi para anggota staf Komdigi dan jaringannya, serta mengintegrasikan konten pembelajaran Canva ke dalam Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System, LMS) Badan Pengembangan SDM.

Salah satu pendorong utama pencapaian tersebut adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang berdaulat. Menyadari hal ini, Indosat bersama Twimbit, perusahaan riset dan konsultasi terkemuka, meluncurkan Empowering Indonesia Report 2025.

Mengangkat tema “Building Bridges of Tomorrow”, laporan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sovereign AI atau AI berdaulat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Laporan ini menguraikan lima pilar utama menuju kedaulatan AI: infrastruktur digital andal, tenaga kerja AI berkelanjutan, industri AI yang tumbuh, riset dan pengembangan yang mumpuni, serta regulasi dan etika yang kokoh.

Jika dijalankan, adopsi AI berdaulat berpotensi menambah US$ 140 miliar terhadap PDB Indonesia pada 2030, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8%, serta mempercepat pencapaian status negara berpenghasilan tinggi ke 2041.

Menurut laporan tersebut, penerapan AI berdaulat juga dapat mendorong peningkatan produktivitas hingga 18% di sektor jasa, 15–20% di manufaktur, dan 5–8% di pertanian, menjadikannya faktor utama dalam memperkuat daya saing dan efisiensi nasional.

Dalam peluncuran Laporan ini, Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengatakan “AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa. Kedaulatan AI berarti kita membangun teknologi yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila, menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.”

Dari sisi kesiapan infrastruktur, laporan tersebut juga mencatat bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang terbilang tidak sedikit, yakni sebesar US$ 3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional.

Saat ini, AI data center di Indonesia baru mencakup kurang dari 1% dari pasar global. Hal ini juga menandakan perlunya percepatan pembangunan pusat data bertenaga energi terbarukan dan jaringan 5G yang lebih luas.

Selain itu, Empowering Indonesia Report 2025 juga menyoroti kebutuhan pengembangan 400 ribu talenta AI pada 2030, dengan investasi sebesar US$ 968 juta untuk pendidikan, pelatihan, dan reskilling tenaga kerja.

Indonesia saat ini memiliki 364 startup AI dengan total pendanaan mencapai US$ 1,08 miliar, serta inisiatif riset nasional seperti Sahabat-AI V2, Large Language Model (LLM) berparameter 70 miliar yang mendukung bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

“Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin di era AI berdaulat. Dengan membangun fondasi digital yang kuat dan menciptakan ekosistem yang inklusif, Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan AI di Asia, mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ujar Manoj Menon, Founder and CEO Twimbit.

Sementara, Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan bahwa kedaulatan AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri.

“Melalui kolaborasi strategis dan inovasi berkelanjutan, kami berkomitmen menghadirkan konektivitas yang inklusif dan solusi AI yang beretika untuk memberdayakan setiap lapisan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Vikram.

Laporan Empowering Indonesia 2025 ditutup dengan seruan tindakan lintas sektor di Tanah Air untuk bergerak secara selaras dalam mewujudkan ekosistem AI alias kecerdasan buatan yang berdaulat.

Dengan memperkuat fondasi infrastruktur, membangun talenta masa depan, dan menegakkan tata kelola AI yang beretika, Indonesia siap melangkah dari sekadar pengguna teknologi menjadi arsitek peradaban digital yang berdaulat.

Penerapan teknologi biometric ini merupakan bagian dari komitmen Indosat untuk memperkuat pengalaman digital yang tidak hanya semakin nyaman dan aman, tetapi juga lebih modern bagi seluruh pelanggan.

“Komdigi mendukung penuh langkah Indosat untuk menghadirkan kemudahan akses digital bagi masyarakat,” ucap Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Ditambahkan oleh Edwin bahwa melalui penerapan sistem yang telah memenuhi standar, optimis bahwa ekosistem telekomunikasi di Indonesia dapat menjamin keamanan publik yang lebih optimal.

Sementara itu, Reski Damayanti, Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan bahwa bagi Indosat, keamanan dan kenyamanan pelanggan merupakan prioritas utama.

“Tentunya kami mendukung langkah Pemerintah dan siap berkolaborasi untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan bisa berjalan lebih optimal demi kepentingan pelanggan dan kemajuan industri,” ucap Reski.

Melalui kegiatan demo bersama Komdigi ini, Indosat menunjukkan kesiapan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung registrasi biometrik yang aman dan praktis. Saat ini, sistem biometrik tersebut telah mulai diimplementasikan pada berbagai layanan pelanggan. 

Penerapan registrasi biometrik ini mengacu pada standar keamanan internasional ISO 30107-3, mencakup proses digital mulai dari validasi nomor pelanggan (MSISDN) dan Nomor Induk Kependudukan, hingga pengambilan foto wajah (self-photo).

Tak hanya itu, ada juga verifikasi liveness detection, serta pencocokan wajah (face recognition) dengan data DUKCAPIL. Dengan tingkat kecocokan wajah setidaknya 95%, sistem ini memastikan keabsahan identitas pelanggan sekaligus menekan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Tidak berhenti di situ, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat keamanan dan kepercayaan pelanggan, sejak Agustus 2025, Indosat juga menghadirkan fitur Anti-Spam dan Anti-Scam.

Ini adalah sebuah sistem yang mampu mendeteksi serta mencegah pesan dan panggilan berisiko secara real-time di dalam jaringan. Fitur ini juga didukung oleh teknologi AIvolusi5G, kombinasi kecanggihan AI dengan jaringan 5G milik Indosat yang responsif, adaptif, dan relevan. 

Melalui fitur ini, Indosat berkomitmen melindungi pelanggan dari potensi kejahatan digital sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem telekomunikasi yang aman, terpercaya, dan berdaya saing.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok Pte. Ltd.

“Langkah ini merupakan bentuk ketegasan Pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Dirjen Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian online, Komdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming) serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

“Kami telah memanggil TikTok untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025, dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” jelas Dirjen.

Akan tetapi, melalui surat resmi dari TikTok bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, disampaikan bahwa TikTok memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data, sehingga TikTok menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta.

Alexander menyebutkan, permintaan data merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menyatakan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sehingga, Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” tegas Alexander.

Dirjen menyatakan, langkah tegas ini bukan semata tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman bagi seluruh warga.

“Komdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk memberikan pelindungan bagi pengguna, khususnya kelompok rentan anak dan remaja, dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal,” tegas Dirjen Alexander.

Komdigi akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh PSE terdaftar, mendorong kerja sama aktif yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan dan memastikan bahwa setiap platform digital menjalankan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab.

Penulis: Ahmad Luthfi