Kemitraan Canva dan Komdigi ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama untuk terus berupaya mendukung pengembangan talenta digital Indonesia serta memperkuat ekosistem digital nasional.

Melalui kolaborasi ini, Canva dan Komdigi akan bekerja sama untuk memperluas keterampilan digital, kreativitas, serta kemampuan praktis masyarakat Indonesia di berbagai sektor dan komunitas.

Kerjasama ini akan berfokus pada prakarsa pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang dirancang untuk membantu baik individu maupun organisasi bertumbuh dan beradaptasi di tengah ekonomi yang semakin digital.

Kemitraan ini sejalan dengan Visi Indonesia Digital 2045 serta misi Komdigi dalam mendorong Literasi Digital dan Inklusinya dalam Masyarakat Awam. Salah satu pilar utama misi ini adalah dalam membangun kapabilitas digital yang praktis bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Terhubung, Tumbuh, Terjaga”, di mana pilar Tumbuh menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan nasional, dengan target kontribusi sebesar Rp 206,16 triliun pada tahun 2029.

Komitmen Bersama untuk Memberdayakan Talenta Digital Indonesia

“Di Canva, kami percaya bahwa kreativitas adalah sarana yang luar biasa dalam membuka peluang . Kerjasama ini mempertemukan alat komunikasi visual Canva dengan visi nasional Komdigi,” ujar ,” ujar Stefani Herlie, Country Manager Canva Indonesia.

Stefani menambahkan bahwa kemitraan ini akan membantu lebih banyak masyarakat Indonesia mengembangkan keterampilan digital yang praktis, mengekspresikan ide secara jelas, serta tampil percaya diri di tengah ekonomi digital yang terus berkembang.

Canva dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian akan bahu-membahu dalam mendukung berbagai prakarsa pelatihan digital berskala nasional bagi UMKM, pendidik, serta generasi muda Indonesia, membantu ide berkembang menjadi dampak di dunia nyata.

Canva juga akan menyediakan 8.000 voucher Canva Pro bagi para anggota staf Komdigi dan jaringannya, serta mengintegrasikan konten pembelajaran Canva ke dalam Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System, LMS) Badan Pengembangan SDM.

Salah satu pendorong utama pencapaian tersebut adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang berdaulat. Menyadari hal ini, Indosat bersama Twimbit, perusahaan riset dan konsultasi terkemuka, meluncurkan Empowering Indonesia Report 2025.

Mengangkat tema “Building Bridges of Tomorrow”, laporan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sovereign AI atau AI berdaulat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Laporan ini menguraikan lima pilar utama menuju kedaulatan AI: infrastruktur digital andal, tenaga kerja AI berkelanjutan, industri AI yang tumbuh, riset dan pengembangan yang mumpuni, serta regulasi dan etika yang kokoh.

Jika dijalankan, adopsi AI berdaulat berpotensi menambah US$ 140 miliar terhadap PDB Indonesia pada 2030, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8%, serta mempercepat pencapaian status negara berpenghasilan tinggi ke 2041.

Menurut laporan tersebut, penerapan AI berdaulat juga dapat mendorong peningkatan produktivitas hingga 18% di sektor jasa, 15–20% di manufaktur, dan 5–8% di pertanian, menjadikannya faktor utama dalam memperkuat daya saing dan efisiensi nasional.

Dalam peluncuran Laporan ini, Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengatakan “AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa. Kedaulatan AI berarti kita membangun teknologi yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila, menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.”

Dari sisi kesiapan infrastruktur, laporan tersebut juga mencatat bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang terbilang tidak sedikit, yakni sebesar US$ 3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional.

Saat ini, AI data center di Indonesia baru mencakup kurang dari 1% dari pasar global. Hal ini juga menandakan perlunya percepatan pembangunan pusat data bertenaga energi terbarukan dan jaringan 5G yang lebih luas.

Selain itu, Empowering Indonesia Report 2025 juga menyoroti kebutuhan pengembangan 400 ribu talenta AI pada 2030, dengan investasi sebesar US$ 968 juta untuk pendidikan, pelatihan, dan reskilling tenaga kerja.

Indonesia saat ini memiliki 364 startup AI dengan total pendanaan mencapai US$ 1,08 miliar, serta inisiatif riset nasional seperti Sahabat-AI V2, Large Language Model (LLM) berparameter 70 miliar yang mendukung bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

“Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin di era AI berdaulat. Dengan membangun fondasi digital yang kuat dan menciptakan ekosistem yang inklusif, Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan AI di Asia, mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ujar Manoj Menon, Founder and CEO Twimbit.

Sementara, Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan bahwa kedaulatan AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri.

“Melalui kolaborasi strategis dan inovasi berkelanjutan, kami berkomitmen menghadirkan konektivitas yang inklusif dan solusi AI yang beretika untuk memberdayakan setiap lapisan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Vikram.

Laporan Empowering Indonesia 2025 ditutup dengan seruan tindakan lintas sektor di Tanah Air untuk bergerak secara selaras dalam mewujudkan ekosistem AI alias kecerdasan buatan yang berdaulat.

Dengan memperkuat fondasi infrastruktur, membangun talenta masa depan, dan menegakkan tata kelola AI yang beretika, Indonesia siap melangkah dari sekadar pengguna teknologi menjadi arsitek peradaban digital yang berdaulat.

Penerapan teknologi biometric ini merupakan bagian dari komitmen Indosat untuk memperkuat pengalaman digital yang tidak hanya semakin nyaman dan aman, tetapi juga lebih modern bagi seluruh pelanggan.

“Komdigi mendukung penuh langkah Indosat untuk menghadirkan kemudahan akses digital bagi masyarakat,” ucap Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Ditambahkan oleh Edwin bahwa melalui penerapan sistem yang telah memenuhi standar, optimis bahwa ekosistem telekomunikasi di Indonesia dapat menjamin keamanan publik yang lebih optimal.

Sementara itu, Reski Damayanti, Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan bahwa bagi Indosat, keamanan dan kenyamanan pelanggan merupakan prioritas utama.

“Tentunya kami mendukung langkah Pemerintah dan siap berkolaborasi untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan bisa berjalan lebih optimal demi kepentingan pelanggan dan kemajuan industri,” ucap Reski.

Melalui kegiatan demo bersama Komdigi ini, Indosat menunjukkan kesiapan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung registrasi biometrik yang aman dan praktis. Saat ini, sistem biometrik tersebut telah mulai diimplementasikan pada berbagai layanan pelanggan. 

Penerapan registrasi biometrik ini mengacu pada standar keamanan internasional ISO 30107-3, mencakup proses digital mulai dari validasi nomor pelanggan (MSISDN) dan Nomor Induk Kependudukan, hingga pengambilan foto wajah (self-photo).

Tak hanya itu, ada juga verifikasi liveness detection, serta pencocokan wajah (face recognition) dengan data DUKCAPIL. Dengan tingkat kecocokan wajah setidaknya 95%, sistem ini memastikan keabsahan identitas pelanggan sekaligus menekan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Tidak berhenti di situ, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat keamanan dan kepercayaan pelanggan, sejak Agustus 2025, Indosat juga menghadirkan fitur Anti-Spam dan Anti-Scam.

Ini adalah sebuah sistem yang mampu mendeteksi serta mencegah pesan dan panggilan berisiko secara real-time di dalam jaringan. Fitur ini juga didukung oleh teknologi AIvolusi5G, kombinasi kecanggihan AI dengan jaringan 5G milik Indosat yang responsif, adaptif, dan relevan. 

Melalui fitur ini, Indosat berkomitmen melindungi pelanggan dari potensi kejahatan digital sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem telekomunikasi yang aman, terpercaya, dan berdaya saing.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok Pte. Ltd.

“Langkah ini merupakan bentuk ketegasan Pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Dirjen Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian online, Komdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming) serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

“Kami telah memanggil TikTok untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025, dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” jelas Dirjen.

Akan tetapi, melalui surat resmi dari TikTok bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, disampaikan bahwa TikTok memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data, sehingga TikTok menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta.

Alexander menyebutkan, permintaan data merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menyatakan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sehingga, Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” tegas Alexander.

Dirjen menyatakan, langkah tegas ini bukan semata tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman bagi seluruh warga.

“Komdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk memberikan pelindungan bagi pengguna, khususnya kelompok rentan anak dan remaja, dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal,” tegas Dirjen Alexander.

Komdigi akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh PSE terdaftar, mendorong kerja sama aktif yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan dan memastikan bahwa setiap platform digital menjalankan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab.

Penulis: Ahmad Luthfi

Mengusung tema “Next-Gen ASN: Leading with AI,” inisiatif ini membekali ASN dengan keterampilan strategis dan praktis untuk mengakselerasi reformasi sektor pelayanan publik berbasis teknologi.

“Di era perkembangan teknologi saat ini, kecakapan digital bukan lagi opsi, melainkan keharusan,” ucap Boni Pudjianto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komdigi melalui rilis yang diterima oleh nativzen.com.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa dalam mengakselerasi reformasi sektor pelayanan publik, aspek utama yang perlu diperkuat adalah SDM-nya. Karena itu, Komdigi menggandeng para ahli seperti Indosat untuk membekali ASN dengan kompetensi teknologi terkini.

Sementara, Alfreno Kautsar Ramadhan, Staf Khusus Menteri Komdigi menyampaikan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, kita punya peran yang sangat penting. Kita harus bisa beradaptasi, berinovasi, dan bahkan menjadi yang terdepan dalam memanfaatkan teknologi ini.

Kebutuhan penguasaan AI alias kecerdasan buatan dan Big Data sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Transformasi digital pemerintahan, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menempatkan AI dan Big Data sebagai pilar utama untuk menuju smart government.

Penerapan teknologi ini tidak hanya mencakup perumusan strategi, dan pengukuran kinerja berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), tetapi juga hingga compliance check terhadap standar pelayanan publik.

Tren global juga menunjukkan urgensi serupa. Hasil survei PwC (2024) mengungkapkan bahwa 76% pekerja di Indonesia percaya generative AI akan meningkatkan efisiensi kerja dalam 12 bulan ke depan, dan lebih dari 50% melihatnya sebagai peluang untuk memperoleh keterampilan baru.

Fakta tersebut tentunya bakal lebih mempertegas pentingnya pengembangan kompetensi ASN agar semakin adaptif dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih berkualitas.

“Indosat mendukung penuh inisiatif Komdigi dalam membekali ASN dengan kecakapan AI. Kesiapan ASN dalam memanfaatkan teknologi ini akan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta transformasi digital global,” ujar

“Kesiapan ASN dalam memanfaatkan teknologi ini akan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta transformasi digital global,” ujar Reski Damayanti, Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison

Pelatihan membahas materi seputar pengenalan konsep dasar AI, panduan prompt engineering, hingga strategi meningkatkan produktivitas kerja. Penyampaian modul pembelajaran ini langsung dipaparkan oleh para pakar dari mitra global Indosat seperti Google dan McKinsey.

Tak hanya itu, agenda pelatihan AI bagi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) muda ini juga menekankan pentingnya etika dan tata kelola AI untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

“Sebagai bagian dari tujuan besar memberdayakan Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison siap menjadi mitra pemerintah dalam menyiapkan ASN unggul dan siap AI, demi pelayanan publik yang adaptif dan berkualitas,” tutup Reski.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan ulang tahun ke-24 menjadi momentum penting untuk refleksi dan aksi nyata. Dilansir dari website resmi Komdigi, ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajarannya.

Ia mengatakan bahwa Kemkomdigi berhasil meraih capaian strategis, mulai dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga pembangunan konektivitas digital yang sudah berhasil menjangkau 80,8 persen populasi.

“Secara resmi kita diberikan laporan BPK yang menyebutkan untuk tahun 2024 kita sudah dengan status WTP. Terima kasih banyak atas kerja keras seluruh tim di Komdigi yang luar biasa,” kata Meutya di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).

Meutya juga menekankan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat sivitas Kemkomdigi terlena. Diharapkan, semuanya, yang tergabung dengan Kemkomdigi bisa melakukan refleksi, aksi, dan kolaborasi.

“Refleksi artinya tidak silau dengan capaian, aksi artinya semuanya dapat bergerak mewujudkan visi dan quick wins. Sementara, kolaborasi artinya melangkah bersama tanpa ada yang tertinggal.
ujar Meutya.

Selain itu, Meutya juga memberi apresiasi khusus kepada setiap unit kerja. Ditjen Pengawasan Ruang Digital dipuji karena konsisten menjaga ruang digital aman dari judi online dan pornografi, sekaligus menghadirkan kebijakan seperti PP Tunas untuk melindungi anak-anak.

Ditjen Infrastruktur Digital (Infradig) dan BAKTI diapresiasi atas capaian konektivitas nasional yang kini sudah menjangkau 80,8 persen penduduk. Sementara, Ditjen Komunikasi Publik dan Media mencatat keberhasilan menjaga keterbukaan informasi dengan tingkat kepuasan publik 83,41 persen dan indeks keterbukaan 75,65 persen.

Sedangkan Ditjen Ekosistem Digital disebut berperan strategis karena mampu mendampingi startup Indonesia hingga meraih prestasi ASEAN, serta menyiapkan regulasi kecerdasan artifisial alias AI yang saat ini masih terus digodok.

Meutya juga menyoroti peran Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital dalam mengawal integrasi layanan publik dan penyatuan data nasional yang aman. Tidak hanya itu, Badan Pengembangan SDM Komdigi juga diapresiasi atas kontribusinya menyiapkan talenta digital melalui pelatihan dan literasi.

“Semua capaian ini penting, tetapi tugas kita ke depan lebih besar lagi. Mari jadikan ulang tahun ke-24 ini momentum memperkuat semangat kebersamaan membangun ruang digital Indonesia yang aman, tangguh, dan inklusif,” tegas Menkomdigi Meutya Hafid.

Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi mengungkap
bahwa sistem yang telah dikembangkan ini akan beroperasi secara penuh penuh setelah piloting yang telah berjalan selama setahun.

“Dengan masukan dari para penyelenggara platform digital dan evaluasi internal, kami berharap sistem ini dapat berjalan dengan baik, menutup celah-celah yang ada dan bulan depan sistem SAMAN bisa berjalan secara penuh,” ungkap Alexander, di Jakarta (17/09).

Alexander juga mengatakan bahwa judi online menimbulkan kerusakan yang sangat serius di masyarakat. Mulai dari hancurnya keluarga, hilangnya harta benda, hingga runtuhnya masa depan generasi muda.

Data Kementerian Komdigi menunjukkan sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, lebih dari 2,8 juta konten negatif telah ditindak, di mana 2,1 juta di antaranya adalah konten perjudian atau judi online.

Angka tersebut menunjukkan betapa masifnya ancaman yang kita hadapi di ruang digital. Langkah tegas Komdigi melalui sistem SAMAN tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang demokrasi di Indonesia.

“Langkah ini bukan untuk membungkam kritik atas aspirasi rakyat, demokrasi tetap kita jaga. Kritik, aspirasi, dan ekspresi harus tetap hidup. Yang kita tindak tegas adalah konten ilegal dan berbahaya, khususnya judi online,” jelasnya.

Kementerian Komdigi juga mengajak masyarakat turut aktif melaporkan konten judi online melalui kanal resmi pemerintah. Jika menemukan konten judi online, masyarakat bisa segera melaporkan.

Menurut Alexander bahwa dengan kolaborasi pemerintah, platform digital, dan masyarakat, pihaknya yakin ruang digital Indonesia dapat terjaga sebagai ruang yang sehat, produktif, dan mendukung kemajuan bangsa.

Cara Kerja Sistem SAMAN

Sistem SAMAN dirancang oleh Komdigi dengan tujuan untuk memantau konten-konten yang diunggah atau tersebar, mendeteksi pelanggaran konten negatif termasuk iklan judi online, situs judi, promosi, dan sejenisnya.

Jika sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terindikasi melanggar aturan, ada tahapan penegakan mulai dari Surat Perintah Takedown (untuk menurunkan URL/contoh konten). Pertama yang diberikan adalah Surat Teguran 1 (ST1).

Selanjutnya akan diberikan Surat Teguran 2 (ST2), kemungkinan termasuk kewajiban pengajuan Surat Komitmen atau denda administratif. Kemudian, Surat Teguran 3 (ST3) berupa sanksi pemutusan akses atau pemblokiran terhadap PSE jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti.

Kolaborasi Lintas Lembaga

Tentunya Komdigi bekerja tidak sendirian, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak lainnya, seperti kepolisian, PPATK, OJK, dan institusi lainnya dalam menelusuri aspek keuangan, pemblokiran rekening, dan lain-lain.

Selain itu, Komdigi juga melibatkan platform digital besar (Google, TikTok, Meta) agar PSE-UGC (User Generated Content) mengikuti regulasi moderasi konten. Jika ada promosi atau situs judi online yang masuk ke platform mereka, Komdigi bisa memerintahkan takedown.

Menariknya, perintah takedown tersebut bisa dilakukan dalam hitungan jam (4 jam untuk konten
darurat). Sementara, PSE yang tidak kooperatif akan diberi teguran (ST1–ST3) hingga pemblokiran akses di Indonesia.

Penulis: Ahmad Luthfi

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa satelit ini dirancang untuk kepentingan rakyat. “Satelit Nusantara Lima adalah jembatan yang menghubungkan Indonesia tanpa batas,” ujar Meutya.

Ia juga mengungkapkan, internet cepat bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kesempatan yang sama. “anak-anak di Maluku dan Papua akan punya akses belajar yang sama dengan anak-anak di Jakarta, pasien di pulau kecil juga bisa konsultasi dengan dokter terbaik,” tambah Meutya.

Selain itu, satelit yang baru-baru ini meluncur bisa juga mendukung perkembangan UMKM di Tanah Air agar bisa bersaing di dunia digital. “Inilah makna pemerataan digital yang sesungguhnya,” ujar Meutya.

Meutya menambahkan bahwa peluncuran N5 sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang sejak awal menekankan pentingnya kemandirian dan kedaulatan teknologi. Transformasi digital adalah program strategis agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Satelit Komunikasi Terbesar di Asia Tenggara

Dengan kapasitas 160 Gbps, N5 menjadi satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara. Satelit ini akan menempati slot orbit strategis 113° Bujur Timur atau golden spot yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat konektivitas di kawasan timur.

Kehadirannya akan membuka peluang lebih luas bagi pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan digital, UMKM berbasis daring, hingga akses hiburan dan informasi bagi masyarakat di pelosok yang selama ini sulit terjangkau.

N5 dimiliki oleh PT. Satelit Nusantara Lima (SNL), anak usaha PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN), melalui kerja sama global dengan Boeing Satellite Systems, Hughes Network Systems, dan SpaceX.

Dengan N5, Indonesia menegaskan diri bukan hanya konsumen, tetapi juga pengelola teknologi satelit yang menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat sekaligus memperkokoh posisi bangsa sebagai pusat konektivitas digital di kawasan Asia Pasifik.

Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan registrasi orbit, sekaligus menjaga kedaulatan nasional dalam pengelolaan satelit ini. Peluncuran N5 menjadi tonggak sejarah baru setelah Palapa A1 pada 1976, Nusantara Satu pada 2019, dan SATRIA-1 pada 2023.

Menelan Anggaran Hingga Rp 7,5 Triliun

Total nilai investasi proyek Satelit Nusantara Lima diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 7,5 triliun, tergantung nilai tukar dolar AS ke Rupiah. Anggaran ini mencakup biaya pembangunan satelit dengan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS).

Juga pembuatan platform satelit oleh Boeing, penyediaan teknologi jaringan oleh Hughes Network Systems dan biaya peluncuran menggunakan roket Falcon 9 dari SpaceX di Cape Canaveral, AS.

Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi (ground stations) sebanyak sekitar tujuh hingga delapan gateway utama di berbagai wilayah strategis Indonesia guna mendukung operasional satelit.

Selain pembangunan satelit, anggaran termasuk juga biaya pendukung lain seperti sistem propulsi elektrik, kanal komunikasi generasi ke-7, dan masa layanan satelit selama lebih dari 15 tahun.

Terkait sumber pembiayaan, proyek peluncuran Satelit Nusantara Lima (N5) ini didanai oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemilik dan pengelola satelit, yang merupakan perusahaan swasta Indonesia.

Sementara, Pemerintah Indonesia memberikan dukungan melalui insentif fiskal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena proyek ini dikategorikan sebagai infrastruktur strategis nasional.

Penulis: Ahmad Luthfi

Komdigi memerintahkan penyedia layanan media sosial untuk meningkatkan moderasi konten karena disinformasi telah menyebar secara daring. Disinformasi ini, terutama di TikTok dan Instagram milik Meta telah memicu kemarahan dan protes terhadap pemerintah.

Hal itu ditegaskan secara terbuka oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo kepada Reuters. Pemerintah akan mendesak platform-platform tersebut untuk memoderasi atau menghapus konten disinformasi, serta konten apa pun, termasuk pornografi dan judi online.

“Mereka harus mematuhi aturan karena tujuan kita adalah melindungi negara ini. Sanksi dalam aturan tersebut berupa teguran, denda, penghentian sementara, pencabutan akses, atau bahkan penghapusan dari daftar platform elektronik terdaftar,” ujar Angga.

“Dampak (disinformasi) adalah kekacauan. Dan masyarakat tidak menerima informasi yang akurat dan lengkap,” tambahnya.

Sekadar informasi, TikTok dan Instagram masing-masing memiliki lebih dari 100 juta akun yang berbasis di Indonesia. Dengan jumlah pengguna yang besar, tentu memberikan dampak yang besar pula dalam mempengaruhi opini publik.

Sebagai contoh, disinformasi termasuk video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan guru adalah beban negara. Selain itu, ada beberapa konten yang memiliki kesalahan label terkait kerusuhan yang terjadi di Jakarta.

Seperti diketahui, demonstrasi atau protes terjadi di berbagai daerah, khususnya di Jakarta pada 25 Agustus 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap proposal kenaikan tunjangan, khususnya tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR RI.

Komdigi Tegaskan Moderasi Konten untuk Platform Media Sosial

Dilansir dari CNBC Indonesia, Komdigi memanggil beberapa platform media sosial seperti Tiktok dan Meta serta menegaskan bahwa pemanggilan ini terkait moderasi konten, bukan semata-mata karena aksi demo yang belakangan ini terjadi.

Terkait moderasi konten atau perang melawan konten disinformasi ini, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria memastikan bahwa pihaknya sudah menyurati media sosial X (sebelumnya Twitter) yang tidak memiliki kantor di Indonesia.

Platform asing diharuskan berkantor di Indonesia. Nezar mengungkap hal ini dinilai cukup wajar karena negara lain pun memberlakukan hal yang sama seperti di Singapura, Malaysia dan Korea Selatan.

Lebih lanjut Nezar mengatakan, Indonesia memiliki penduduk hampir 300 juta jiwa dengan penetrasi internet 80% serta basis pengguna media sosial yang tinggi, sehingga menurutnya
semua OTT yang memanfaatkan Indonesia sebagai pasar wajib patuh terhadap regulasi,
termasuk memiliki kantor di Indonesia.

Apabila terdapat platform yang tidak memiliki kantor di Indonesia, maka platform tersebut akan berhadapan dengan regulasi yang berlaku. Nezar pun berharap penyedia aplikasi dapat kooperatif untuk mengikuti aturan di Tanah Air.

Penulis: Ahmad Luthfi

Berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi), Indosat meluncurkan fitur Anti-Spam dan Anti-Scam, solusi keamanan berbasis AI yang dirancang untuk melindungi pengguna dari berbagai ancaman penipuan digital yang terus meningkat.

Solusi ini hadir sebagai respons terhadap ancaman yang nyata. Berdasarkan Asia Scam Report 2024 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA), sebanyak 65% masyarakat Indonesia menerima upaya penipuan setiap minggunya.

Tak hanya pesan teks phishing, upaya penipuan di ruang digital tersebut juga berbentuk tawaran kerja palsu, hingga skema penipuan investasi. Kondisi ini menunjukkan urgensi atas perlindungan digital yang lebih kuat dan inklusif.

Fitur Anti-Spam dan Anti-Scam Indosat bekerja secara otomatis dan real-time untuk mendeteksi pengirim pesan atau penelepon mencurigakan, menyaring potensi ancaman, serta memberikan peringatan kepada pelanggan.

Teknologi ini dikembangkan di atas fondasi AIvolusi5G, kombinasi kecanggihan AI dengan jaringan 5G milik Indosat. Dengan kemampuan pemrosesan langsung di jaringan (on-network), fitur ini tidak memerlukan perangkat canggih atau koneksi premium.

Dengan begitu, fitur keamanan ini dapat diakses oleh semua kalangan, di mana pun mereka berada. Dengan kata lain, pada akhirnya fitur tersebut mampu menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya bagi masyarakat lebih luas.

“Indosat meyakini bahwa perlindungan digital adalah hak dasar setiap masyarakat Indonesia,” ujar Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison di hadapan sejumlah media di Jakarta, (07/08).

Ia juga menegaskan bahwa ini adalah komitmen Indosat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya. Kolaborasi dengan Tanla dalam menghadirkan solusi AI powered Anti-Spam dan Anti- Scam menunjukkan bahwa teknologi dapat melindungi kehidupan digital sehari-hari.

“Dibangun di atas Sovereign AI Factory milik Indosat yang didukung GPU NVIDIA Blackwell tercanggih, solusi ini memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi spam dan scam
secara real-time,” tambah Vikram.

Peluncuran fitur Anti-Spam dan Anti-Scam ini berkolaborasi dengan Tanla, mitra teknologi AI, dan didukung oleh kolaborator global seperti, Mastercard, GSMA, dan GASA. Tentunya, ini juga menjadi semangat gotong royong, yang terus digadang-gadang oleh Indosat.

Peluncuran ini juga menyoroti bagaimana inovasi yang diinisiasi perusahaan memainkan peran penting dalam memerangi penipuan dan memastikan akses digital yang lebih aman, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Sementara itu, Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang hadir dalam acara peluncuran menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik langkah kolaboratif yang diinisiasi oleh Indosat.

“Peluncuran fitur Anti-Spam dan Anti-Scam berbasis AI sebagai bagian dari upaya kolektif membangun ruang digital yang aman. AI harus membawa teknologi lebih dekat dan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berkembang,” ujar Nezar.

Inovasi ini merupakan bagian dari transformasi Indosat menuju AI-TechCo, dengan komitmen menghadirkan solusi yang aman, modern, dan inklusif. Melalui kampanye “AI untuk Kita Semua”, Indosat memastikan bahwa teknologi AI dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh semua.