Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan perlindungan sisa kuota oleh operator seluler masih belum optimal. Pemerintah menilai perlindungan terhadap kuota pelanggan tidak cukup hanya dilakukan melalui notifikasi sebelum masa aktif paket berakhir.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Denny Setiawan, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Denny, operator memang telah memperluas penerapan paket dengan mekanisme rollover. Namun, masih terdapat banyak paket yang perlindungannya hanya berupa pemberitahuan kepada pelanggan.

“Mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif, yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan,” ujar Denny.

Mayoritas Paket Non-Rollover Masih Mengandalkan Notifikasi

Berdasarkan laporan bulan pertama yang dievaluasi Kemkomdigi, penerapan mekanisme rollover berbeda-beda pada masing-masing operator. XLSMART melaporkan sebanyak 101 paket kepada Kemkomdigi.

Dari jumlah tersebut, 92 paket telah menerapkan sistem rollover, sedangkan 9 paket lainnya masih menggunakan mekanisme berbasis notifikasi. Sementara, Indosat melaporkan 94 paket. Baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover, sedangkan 71 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi.

Telkomsel, dari 95 paket yang dilaporkan, sebanyak 19 paket telah memiliki fitur rollover dan 76 paket lainnya masih menggunakan mekanisme notifikasi. Kondisi tersebut tentunya menjadi perhatian Kemkomdigi.

Pasalnya, pemerintah menilai bahwa mekanisme notifikasi yang ditawarkan oleh operator seluler saja belum memberikan perlindungan secara substantif terhadap kuota yang telah dibeli pelanggan.

Mengapa Notifikasi Saja Tidak Cukup?

Kemkomdigi menegaskan bahwa notifikasi hanya berfungsi sebagai pengingat masa berlaku kuota pelanggan yang akan segera berakhir. Artinya, ketika pelanggan mendapatkan notifikasi tetapi tidak sempat menggunakan seluruh kuotanya hingga masa aktif berakhir, sisa kuota tersebut tetap berpotensi tidak dapat dimanfaatkan.

Karena itu, pemerintah terus mendorong para operator seluler untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari kuota yang sudah dibayarkan.

“Mekanisme notifikasi yang masih diberlakukan oleh operator seluler bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir,” tambah Denny.

Dengan demikian, fokus pemerintah bukan sekadar memastikan pelanggan mengetahui masa berlaku paket, tetapi juga memastikan nilai dari kuota yang telah dibeli tetap mendapatkan perlindungan.

Tindak Lanjut Putusan MK soal Kuota Internet

Kebijakan perlindungan sisa kuota ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada tanggal 23 Juli 2026 lalu.

Dalam putusan tersebut, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

MK juga membuka sejumlah bentuk mekanisme perlindungan, termasuk akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, serta mekanisme lain yang memberikan perlindungan proporsional kepada pelanggan.

Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Surat edaran tersebut berstatus berlaku dan ditetapkan pada Agustus 2026.

Melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menkomdigi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sisa kuota yang telah dibayarkan oleh pelanggan tidak boleh begitu saja dihilangkan atau hangus.

Implementasi Rollover Telkomsel Sempat Bergeser

Dalam evaluasi bulan pertama, Kemkomdigi juga menemukan adanya perubahan jadwal implementasi sejumlah varian paket rollover milik Telkomsel. Implementasi yang dijadwalkan pada 28 September 2026 bergeser menjadi minggu pertama Oktober 2026 karena adanya kendala teknis.

Kemkomdigi meminta kendala tersebut segera diselesaikan agar penerapan mekanisme perlindungan sisa kuota dapat berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga memastikan pengawasan terhadap operator akan terus dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pelanggan Bisa Melapor ke Call Center 159

Kemkomdigi juga turut membuka saluran pengaduan publik bagi masyarakat yang menemukan persoalan dalam implementasi perlindungan sisa kuota. Aduan permasalahan ini bisa disampaikan melalui Call Center Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di nomor 159.

Selain itu, pelanggan juga bisa menggunakan kanal resmi operator seluler masing-masing Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi implementasi di lapangan sekaligus memastikan hak pelanggan benar-benar terlindungi.

Kuota Internet Bukan Sekadar Angka di Aplikasi

Evaluasi Kemkomdigi menunjukkan bahwa persoalan sisa kuota kini tidak lagi sekadar soal apakah sebuah paket memiliki notifikasi atau tidak. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang sudah mereka beli.

Karena itu, operator seluler didorong untuk memperkuat mekanisme rollover maupun bentuk perlindungan lainnya, sehingga pelanggan tidak kehilangan manfaat dari kuota hanya karena masa aktif paket berakhir.

Kemkomdigi memastikan proses monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan. Operator pun diminta melakukan penyesuaian mekanisme perlindungan sisa kuota agar implementasinya sejalan dengan Putusan MK dan ketentuan pemerintah yang berlaku.

Namun, setelah bertahun-tahun digunakan, nomor tersebut bisa terhubung dengan begitu banyak hal. Ada WhatsApp, mobile banking, e-wallet, marketplace, media sosial, akun pekerjaan, layanan pemerintah, hingga kontak keluarga dan teman.

Karena itu, ketika seseorang tidak puas dengan operator yang digunakan, persoalannya bukan sekadar mencari kartu SIM baru. “Kalau pindah operator, nomor saya bagaimana?” Pertanyaan sederhana inilah yang kemudian membuat Mobile Number Portability (MNP) kembali menjadi perbincangan di sektor telekomunikasi Indonesia.

MNP pada dasarnya memungkinkan pelanggan berganti operator seluler tanpa harus mengganti nomor telepon. Isu tersebut kini masuk ke ranah hukum setelah permohonan terkait MNP diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Perkara Nomor 319/PUU-XXIV/2026.

Apa Itu MNP?

Mobile Number Portability atau MNP adalah mekanisme yang memungkinkan pelanggan mempertahankan nomor telepon selulernya ketika berpindah dari satu operator ke operator lainnya.

Contoh sederhananya begini.

Saat ini seorang pelanggan menggunakan:

Nomor 0812-xxxx-xxxx
Operator A

Kemudian pelanggan merasa operator B menawarkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam skema tanpa MNP, pelanggan biasanya harus:

Membeli nomor baru → menggunakan operator B → memberitahu kontak bahwa nomor telah berubah.

Dengan MNP, skenarionya menjadi:

Nomor 0812-xxxx-xxxx
Operator A
↓
Pindah operator
↓
Nomor 0812-xxxx-xxxx
Operator B

Nomornya tetap. Operatornya yang berubah. Inilah inti dari MNP.

Mengapa Nomor HP Menjadi Begitu Penting?

Dulu, nomor HP mungkin hanya berfungsi sebagai alat untuk menerima telepon dan SMS. Sekarang kondisinya berbeda. Nomor seluler telah menjadi bagian dari identitas seseorang di dunia digital.

Satu nomor bisa digunakan untuk menerima kode OTP, memulihkan akun, melakukan verifikasi, menerima notifikasi transaksi, hingga mengakses berbagai layanan digital. Indonesia sendiri pada 2026 semakin memperkuat hubungan antara nomor seluler dan identitas pelanggan melalui kebijakan registrasi berbasis biometrik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 mengatur registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler, termasuk penggunaan verifikasi biometrik. Mulai 1 Juli 2026, registrasi pelanggan baru diwajibkan menggunakan verifikasi biometrik pengenalan wajah.

Di titik inilah pembahasan MNP menjadi semakin menarik. Sebab, ketika nomor telepon semakin erat dengan identitas dan berbagai layanan digital, nomor bukan lagi sekadar nomor.

MNP Masuk ke Mahkamah Konstitusi

Perbincangan mengenai MNP di Indonesia bukan sekadar wacana industri. Pada 2026, isu tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara No. 319/PUU-XXIV/2026. Pemohon, Bisyron Wahyudi, mempersoalkan belum adanya jaminan hukum yang efektif bagi pengguna telekomunikasi untuk mempertahankan nomor telepon ketika berpindah operator.

Dalam perbaikan permohonannya, objek pengujian difokuskan pada Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pemohon mengaitkan Pasal 19 dengan kebebasan pengguna memilih jaringan telekomunikasi lain, sementara Pasal 23 berkaitan dengan sistem penomoran dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Dengan kata lain, yang sedang dipersoalkan bukan sekadar teknis memindahkan nomor. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah pelanggan seharusnya dapat mempertahankan nomor selulernya ketika memilih operator lain?

Perkara tersebut dijadwalkan memasuki agenda pengucapan putusan atau ketetapan pada 29 September 2026. Artinya, pembahasan MNP di Indonesia saat ini berada pada momentum penting.

Jika MNP Diterapkan, Apa yang Berubah bagi Pelanggan?

Dari sisi pengguna, konsepnya terlihat sederhana. Pelanggan tidak lagi harus mempertimbangkan nomor ketika mengevaluasi operator. Misalnya, seseorang sudah menggunakan nomor yang sama selama 10 tahun.

Nomor tersebut sudah diketahui ratusan kontak dan terhubung dengan berbagai akun digital. Ketika kualitas jaringan menurun di wilayah tempat tinggalnya, pelanggan secara teori dapat memilih operator lain tanpa harus meninggalkan nomor tersebut.

Begitu pula ketika pertimbangan utamanya adalah:

• harga paket internet;
• kualitas jaringan;
• cakupan 4G atau 5G;
• layanan pelanggan;
• paket roaming;
• layanan digital;
• atau kebutuhan komunikasi tertentu.

MNP membuat nomor telepon tidak lagi menjadi penghalang utama untuk berpindah operator.

Tetapi MNP Bukan Sekadar “Pindah Kartu”

Di sinilah persoalan menjadi jauh lebih kompleks. Bagi pelanggan, MNP mungkin terlihat seperti proses sederhana: “Saya mau pindah operator, tetapi nomor tetap.” Namun bagi industri telekomunikasi, implementasinya menyentuh berbagai lapisan sistem.

Mulai dari sistem penomoran, jaringan, routing, interkoneksi, administrasi pelanggan, keamanan, pencegahan fraud, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Bahkan dalam permohonan ke MK, aspek seperti tata cara porting, perlindungan konsumen, keamanan, pencegahan fraud, interkoneksi, routing, biaya, SLA, perlindungan data, dan pengawasan regulator disebut sebagai hal yang perlu diatur apabila MNP diselenggarakan.

Jadi, MNP bukan sekadar membuat tombol baru di aplikasi operator bertuliskan: “Pindah ke sini.” Ada ekosistem besar yang harus bekerja di belakangnya.

Operator Juga Harus Bersiap

Bagi operator seluler, MNP membawa perubahan pada dinamika persaingan. Saat nomor tidak lagi melekat pada operator, pelanggan secara teori menjadi lebih mudah berpindah.

Dalam kondisi sekarang, pelanggan yang ingin meninggalkan operator bukan hanya harus mencari operator baru. Mereka juga harus mempertimbangkan konsekuensi kehilangan nomor.

Dengan MNP, hambatan tersebut dapat berkurang. Namun, Direktur & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys menyampaikan bahwa persoalan MNP tidak sesederhana portability nomor.

Menurutnya, ada ekosistem yang lebih luas yang harus diperhatikan, terutama ketika nomor telepon digunakan sebagai bagian dari identitas digital. Ini menjadi salah satu poin penting dalam melihat MNP.

Perubahan nomor tidak hanya terjadi di jaringan operator. Nomor tersebut sudah digunakan oleh banyak sistem di luar operator.

Ada Persoalan Routing di Balik Nomor yang “Pindah”

Bayangkan sebuah nomor yang awalnya berada di operator A. Ketika nomor tersebut pindah ke operator B, sistem telekomunikasi harus mengetahui bahwa nomor tersebut sekarang dilayani operator B.

Dengan demikian, ketika seseorang dari operator lain melakukan panggilan atau mengirim pesan, sistem harus mengarahkan trafik ke jaringan yang benar. Di sinilah diperlukan mekanisme porting dan routing.

Secara sederhana:

Nomor tetap sama
↓
Status kepemilikan layanan berubah
↓
Sistem jaringan harus mengetahui operator baru
↓
Panggilan, SMS, dan layanan terkait diarahkan dengan benar

Kesalahan dalam proses tersebut bukan sekadar membuat pelanggan kehilangan sinyal. Ia dapat berdampak pada kemampuan menerima panggilan, SMS, OTP, hingga layanan lain yang bergantung pada nomor seluler.

Bagaimana dengan SIM Card?

MNP juga tidak selalu berarti pelanggan mempertahankan kartu SIM fisik yang sama. Nomor telepon dan identitas teknis pelanggan di jaringan merupakan dua hal berbeda.

Dalam implementasi MNP, pelanggan dapat saja membutuhkan SIM baru atau proses aktivasi tertentu, sementara nomor telepon yang dikenal publik tetap sama.

Karena itu, istilah yang lebih tepat adalah: yang dipertahankan adalah nomor teleponnya, bukan berarti seluruh identitas teknis pada kartu SIM tidak berubah.

MNP dan Keamanan: Ada Sisi Lain yang Harus Dipikirkan

Semakin mudah nomor berpindah, semakin penting pula mekanisme keamanan. Salah satu tantangan yang harus diperhatikan adalah fraud.

Jika proses pemindahan nomor tidak memiliki autentikasi yang kuat, pihak tidak berwenang berpotensi mencoba mengambil alih nomor seseorang melalui mekanisme porting.

Ini menjadi semakin sensitif karena nomor seluler dapat digunakan untuk menerima OTP dan melakukan pemulihan akun.

Karena itu, implementasi MNP harus berjalan beriringan dengan:

• verifikasi identitas;
• autentikasi pelanggan;
• perlindungan data pribadi;
• mekanisme pencegahan pengambilalihan nomor;
• pencatatan proses porting;
• serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Menariknya, Indonesia saat ini justru sedang memperkuat registrasi nomor seluler dengan verifikasi biometrik. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk mempersempit penyalahgunaan nomor dan meningkatkan keamanan ekosistem digital.

Karena itu, apabila MNP diterapkan, keamanan identitas menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari implementasinya.

MNP Bisa Mengubah Cara Operator Mempertahankan Pelanggan

Ada konsekuensi lain yang menarik. Saat ini, salah satu “aset” operator adalah basis pelanggan yang menggunakan nomor mereka. Jika pelanggan ingin pindah, nomor menjadi salah satu faktor yang membuat proses tersebut tidak selalu mudah.

MNP berpotensi mengubah situasi tersebut. Operator tidak bisa lagi mengandalkan nomor sebagai hambatan perpindahan pelanggan. Persaingan kemudian semakin bergeser ke hal-hal seperti:

• Siapa yang menawarkan jaringan lebih baik?
• Siapa yang memberikan harga lebih menarik?
• Siapa yang memiliki layanan pelanggan lebih baik?
• Siapa yang menawarkan pengalaman digital yang lebih nyaman?
• Siapa yang memberikan layanan 5G dan konektivitas sesuai kebutuhan pelanggan?

Dengan demikian, MNP berpotensi membuat hubungan antara pelanggan dan operator menjadi lebih fleksibel. Namun, dampak aktual terhadap persaingan, tarif, dan perpindahan pelanggan baru dapat dinilai setelah desain regulasi dan implementasinya benar-benar ditetapkan.

Indonesia Bukan Negara Pertama yang Membahas MNP

MNP bukan konsep baru di dunia. Sejumlah negara telah menerapkannya sebagai bagian dari kebijakan telekomunikasi mereka. Konsep dasarnya sama: pelanggan memiliki fleksibilitas untuk berganti operator tanpa kehilangan nomor seluler.

Indonesia sendiri hingga kini belum memiliki layanan MNP yang berlaku umum seperti konsep tersebut. Karena itu, pembahasan di MK menjadi salah satu momentum penting untuk melihat bagaimana Indonesia akan memosisikan hak pelanggan dalam memilih penyedia layanan telekomunikasi.

Pertanyaan Besarnya Bukan Lagi “Bisa atau Tidak?”

Pada akhirnya, perdebatan mengenai MNP membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar tentang posisi nomor HP dalam kehidupan digital. Dulu, kehilangan nomor mungkin berarti harus memberi tahu teman dan keluarga.

Sekarang, kehilangan atau mengganti nomor bisa berarti memperbarui berbagai akun dan layanan yang terhubung dengannya. Nomor HP telah berubah menjadi semacam kunci menuju berbagai layanan digital.

Karena itu, gagasan agar pelanggan dapat mempertahankan nomor ketika berganti operator memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar kenyamanan.

Di sisi pelanggan, MNP dapat memberikan fleksibilitas. Di sisi operator, MNP membutuhkan kesiapan teknologi dan bisnis. Di sisi regulator, diperlukan aturan yang mengatur mekanisme porting sekaligus perlindungan konsumen dan keamanan.

Sementara bagi ekosistem digital, perubahan tersebut harus memastikan bahwa layanan yang menggunakan nomor sebagai identitas tetap dapat berjalan dengan aman.

Jadi, Kapan MNP Bisa Digunakan di Indonesia?

Belum ada kepastian bahwa pelanggan Indonesia sudah dapat menggunakan MNP secara umum. Perkara Nomor 319/PUU-XXIV/2026 di MK masih menjadi bagian penting dalam perkembangan isu ini.

Berdasarkan jadwal resmi MK, perkara tersebut dijadwalkan untuk pengucapan putusan/ketetapan pada 29 September 2026. Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tidak menganggap pemberitaan mengenai MNP sebagai tanda bahwa mulai sekarang mereka bisa langsung pindah operator dengan nomor yang sama.

Jika nantinya MNP diwujudkan, masih akan ada pekerjaan besar terkait aturan teknis, sistem porting, interkoneksi, keamanan, perlindungan konsumen, biaya, dan kesiapan masing-masing operator.

MNP dalam Satu Kalimat

Jika harus diringkas, Mobile Number Portability (MNP) adalah mekanisme yang memungkinkan pelanggan seluler berganti operator tanpa mengganti nomor teleponnya.

Namun di balik kalimat sederhana tersebut terdapat perubahan besar pada cara industri telekomunikasi mengelola nomor, jaringan, pelanggan, keamanan, dan persaingan.

Dan ketika nomor HP sudah menjadi bagian dari identitas digital, pertanyaan mengenai MNP pada akhirnya bukan cuma soal:

“Boleh nggak ganti operator tapi nomor tetap?”

Melainkan:

“Siapa yang sebenarnya memiliki kendali atas nomor yang selama ini menjadi identitas kita di dunia digital?”

Itulah alasan mengapa MNP kini menjadi salah satu isu menarik untuk diperhatikan dalam perkembangan industri telekomunikasi Indonesia.

Catatan redaksi: Status hukum MNP dalam artikel ini merujuk pada perkembangan perkara MK yang tersedia hingga 28 September 2026. Jadwal resmi MK mencantumkan agenda pengucapan putusan/ketetapan perkara Nomor 319/PUU-XXIV/2026 pada 29 September 2026.