Angka tersebut menegaskan bahwa percepatan digitalisasi tanpa diiringi penguatan mekanisme kepercayaan digital berisiko membuka celah penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen, hingga transaksi ilegal.

Seiring meningkatnya fenomena tersebut, kebutuhan akan layanan kepercayaan digital pun turut mengalami lonjakan signifikan. Hal itu tercermin dari aktivitas tanda tangan elektronik (TTE) Privy yang tumbuh hingga 200% pada semester-I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan kebutuhan tersebut juga turut tercermin dari bertambahnya 60.000 perusahaan dan institusi baru di Tanah Air yang mulai menggunakan layanan Privy sepanjang semester-I 2026.

Chief Business Officer (CBO) Privy Brata Rafly mengatakan bahwa pencapaian tersebut menggambarkan bahwa layanan kepercayaan digital termasuk melalui tanda tangan elektronik dan verifikasi identitas kini menjadi kebutuhan yang semakin krusial.

“Peningkatan kasus penipuan digital menjadi pengingat bahwa transformasi digital tidak cukup hanya berfokus pada efisiensi proses, tetapi juga harus memastikan keamanan identitas dan keabsahan setiap transaksi yang terjadi di ruang digital,” ujar Brata.

Ditambahkan oleh Brata bahwa ketika semakin banyak proses dilakukan tanpa tatap muka, kemampuan untuk memastikan identitas pihak yang bertransaksi dan validitas dokumen menjadi semakin penting bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Kepercayaan Menjadi Fondasi di Setiap Interaksi Ruang Digital

Brata melanjutkan, seiring semakin kompleksnya aktivitas bisnis digital, kebutuhan kepercayaan digital juga berkembang dari sekadar memastikan identitas penandatangan menjadi memastikan keaslian dokumen serta keterkaitan penandatangan dengan organisasi yang diwakilinya.

“Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Privy terus memperluas lapisan kepercayaan digital melalui layanan seperti Verifikasi Dokumen yang memungkinkan masyarakat memverifikasi keaslian tanda tangan elektronik pada dokumen digital secara cepat dan mandiri,” tambah Brata.

Sepanjang tahun 2026, layanan yang dikembangkan oleh Privy ini telah digunakan untuk memverifikasi puluhan juta dokumen. Selain itu, Privy juga telah menghadirkan Enterprise Affiliate Certificate.

Ini untuk membantu memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen tidak hanya terverifikasi identitasnya, tetapi juga memiliki afiliasi dan kewenangan yang sah untuk bertindak atas nama organisasi yang diwakilinya.

Urgensi akan kepercayaan digital juga semakin relevan di berbagai sektor yang mengandalkan validitas identitas dan dokumen dalam proses bisnisnya. Di sektor kesehatan misalnya, membutuhkan mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan keamanan transaksi.

Sementara di sektor pendidikan, kebutuhan akan validasi ijazah, sertifikat, dokumen akademik, dan proses administrasi kampus dan mahasiswa secara daring terus meningkat seiring berkembangnya layanan pendidikan berbasis teknologi.

“Digital trust pada akhirnya bukan hanya bertujuan mempercepat operasional, namun tentang memastikan setiap aktivitas di ruang digital memiliki identitas yang jelas, persetujuan sah, dan bukti yang dapat diverifikasi kapanpun,” imbuh Brata.

Lebih dari itu, Brata juga menegaskan bahwa seluruh verifikasi dan dokumen dengan sertifikat elektronik Privy pun juga dilindingi dengan Certificate Warranty hingga Rp 1 miliar sebagai lapisan jaminan hukum tambahan pada setiap sertifikat elektronik yang diterbitkan Privy.

Di sisi lain, aktivitas digital masyarakat Indonesia juga terus tumbuh pesat. Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar US$ 90 miliar pada 2025.

Ini juga berpotensi melampaui US$ 200 miliar pada 2030, menjadikannya pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan tersebut berarti semakin banyak transaksi, dokumen, persetujuan, dan proses bisnis yang berpindah ke ranah digital dan bahkan memanfaatkan AI.

“Visi Privy bukan hanya menjadi penyedia tanda tangan elektronik, tetapi menjadi fondasi ekosistem digital trust yang memungkinkan individu, bisnis, dan institusi berinteraksi secara aman, sah, dan terpercaya di era ekonomi digital,” pungkas Brata.

Rasa aman memudar, reputasi hancur, hingga harapan hidup ikutruntuh. Berangkat dari kenyataan tersebut, VIDA, perusahaan identitas digital dan fraud prevention, menghadirkan pameran narasi bertajuk “Faces of Fraud”.

Melalui inisiatif ini, lima wajah di balik kisah penipuan digital dengan berani membagikan cerita mereka sebagai bagian dari gerakan edukasi publik dan upaya bersama memberantas penipuan digital.

Mereka berharap pengalaman yang dialami dapat berhenti pada diri mereka. Dengan membuka ruang percakapan secara lebih jujur dan manusiawi, Faces of Fraud turut meningkatkan kesadaran publik terhadap modus penipuan digital yang kian canggih

“Setiap wajah dalam Faces of Fraud mewakili seseorang yang pernah menaruh kepercayaan pada sistem keamanan identitas, namun gagal terlindungi dari celah yang ada,” ujar Niki Luhur, Founder dan Group CEO VIDA. Faces of Fraud menampilkan kisah dari berbagai latar belakang, mulai d

Ditambahkan oleh Niki bahwa melalui gerakan ini, VIDA ingin membuka mata publik bahwa dampak penipuan digital tidak hanya meninggalkan kerugian finansial, tetapi juga luka emosional, hilangnya rasa aman, dan dampak yang membekas dalam kehidupan sehari-hari.

Faces of Fraud menampilkan kisah dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja profesional, yang menjadi bukti bahwa siapa pun bisa menjadi sasaran penipuan digital:

• Pencurian Masa Depan: Seorang pensiunan yang kehilangan seluruh tabungan hidupnya akibat modus pengalihan dana ke aset kripto dalam waktu singkat.
• Penyalahgunaan Identitas: Data pribadi korban digunakan untuk pinjaman online ilegal tanpa persetujuan, meninggalkan beban psikologis berkepanjangan.
• Manipulasi Empati: Seorang orang tua kehilangan dana pengobatan anak akibat terjebak dalam modus donasi palsu.

VIDA menyadari bahwa memerangi penipuan digital yang terus berevolusi tidak bisa dilakukan sendirian. Kisah-kisah yang dihadirkan dalam Faces of Fraud menjadi pengingat bahwa di balik setiap kasus terdapat dampak nyata terhadap kehidupan seseorang.

Berangkat dari hal tersebut, VIDA hadir tidak hanya sebagai penyedia teknologi,tetapi juga sebagai mitra bagi masyarakat, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tepercaya.

Whitepaper VIDA bertajuk SEA Digital Identity Fraud Outlook mengungkapkan bahwa fraud modern kini berkembang semakin terorganisasi dengan menggabungkan berbagai metode serangan dalam satu rangkaian yang terencana.

Selama kesadaran publik masih rendah dan ekosistem belum bergerak secara kolektif, korban akan terus bertambah. Karena itu dibutuhkan sinergi nyata: regulasi yang kuat, komitmen pelaku usaha untuk mengadopsi perlindungan berlapis, dan masyarakat yang semakin kritis terhadap setiap interaksi digital mereka.

“Tentunya kami tidak ingin ada korban-korban lainnya dalam penipuan digital, dan terus bertambah. Faces of Fraud adalah cara kami berkata: kita semua punya peran dalam memutus rantai ini,” tutup Niki.