Artinya, rata-rata terdapat sekitar 1.000 laporan setiap harinya. IASC juga menyebutkan bahwa angka tersebut 3–4 kali lebih tinggi dibandingkan negara lain yang umumnya mencatat sekitar 150 hingga 400 laporan per hari.

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu semakin waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang. Salah satu modus penipuan yang sering digunakan adalah penipuan melalui dokumen digital.

Merespon fenomena tersebut, CEO & Co-Founder Privy, Marshall Pribadi mengatakan bahwa salah satu modus yang semakin sering digunakan pelaku adalah penipuan melalui dokumen digital, seperti invoice palsu, purchase order palsu, kontrak kerja fiktif, dan sebagainya.

Untuk membantu masyarakat menghindari risiko tersebut, Marshall membagikan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan sebelum mempercayai atau menandatangani dokumen digital.

Tiga Langkah Sederhana Menghindari Penipuan Dokumen Digital

1. Cermati Sumber dan Konteks Dokumen
   Ketika masyarakat menerima dokumen digital baik melalui e-mail ataupun pesan instan, periksa detail kontak pengirim seperti alamat e-mail dan domain perusahaan. Perbedaan tanda baca titik dan koma pun seringkali mengecoh masyarakat dan dijadikan sebagai celah penipuan.
2. Periksa Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen
   Saat menerima dokumen digital yang disertai dengan tanda tangan elektronik, cek keabsahan penyedia tanda tangan digitalnya yaitu Penyeleggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan periksa statusnya. Tanda tangan elektronik yang sah hanya dapat diterbitkan oleh PSrE yang terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital RI, misalnya seperti Privy atau PSrE berizin lainnya.
   Selain itu, periksa detail sertifikat digital yang tertera di dalam dokumen. Identitas penerbit harus jelas, termasuk nama PSrE yang menerbitkan sertifikat tersebut. Masa berlaku sertifikat juga perlu diperhatikan, sertifikat yang sudah kedaluwarsa atau tidak aktif dapat menjadi indikasi risiko keamanan.
3. Lakukan Verifikasi Gratis di Situs Privy (privy.id/verifikasi-pdf)
   Untuk memastikan keaslian dokumen secara lebih menyeluruh, masyarakat juga dapat
   mengunggah dokumen digital berupa PDF ke situs resmi Privy guna memeriksa validitas tanda tangan elektronik serta memastikan dokumen tidak mengalami perubahan setelah
   ditandatangani.

Melalui proses verifikasi tersebut, masyarakat akan mendapatkan salah satu dari tiga hasil
berikut:

• Dokumen memiliki tanda tangan digital tepercaya
  Jika tanda tangan elektronik dinyatakan valid, sistem akan menampilkan informasi terkait tanda tangan digital beserta riwayat proses penandatanganannya. Informasi ini mencakup siapa saja yang menandatangani dokumen, penyedia sertifikat elektronik yang digunakan, serta riwayat proses penandatanganan pada dokumen tersebut.
• Tidak ada tanda tangan digital yang ditemukan pada dokumen
  Hasil ini menunjukkan bahwa dokumen tidak memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga keasliannya perlu ditelusuri lebih lanjut sebelum mengambil tindakan.
• Dokumen tidak sepenuhnya tepercaya
  Hasil ini dapat muncul jika terdapat indikasi ketidaksesuaian pada status tanda tangan
  dalam dokumen digital. Hal ini dapat terjadi, jika sistem mendeteksi bahwa identitas
  penandatangan tidak menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSrE yang
  terdaftar di KOMDIGI, tanda tangan pada dokumen terindikasi mengalami perubahan
  setelah proses penandatanganan, dokumen tidak memiliki penanda waktu (timestamp)
  yang tepercaya, atau informasi pendukung untuk validasi jangka panjang tidak tersedia.
  Dalam kondisi tersebut, dokumen sebaiknya diperiksa lebih lanjut sebelum digunakan
  atau dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Pentingnya Budaya Verifikasi Dokumen Digital

Marshall turut menekankan bahwa meningkatnya penipuan digital menunjukkan pentingnya
membangun kebiasaan verifikasi sebelum mempercayai dokumen digital.

“Banyak masyarakat masih menilai keaslian dokumen digital hanya dari tampilannya. Padahal, dokumen digital dapat dimodifikasi tanpa terlihat secara kasat mata. Karena itu, verifikasi menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan,” ujar Marshall.

Ia menambahkan bahwa membiasakan diri untuk cek dulu sebelum percaya dapat membantu masyarakat mengurangi risiko menjadi korban penipuan digital.

“Kepercayaan di era digital perlu dibangun di atas verifikasi. Melalui edukasi berkelanjutan dan penyediaan layanan verifikasi dokumen digital, kami berharap masyarakat semakin kritis dan terbiasa memastikan keaslian dokumen sebelum mempercayainya,” tutup Marshall.

Forum ini digelar untuk menyoroti eskalasi perdagangan orang yang semakin banyak difasilitasi ruang digital, termasuk perekrutan melalui iklan kerja palsu dan skema migrasi yang menyesatkan.

Forum ini merupakan bagian dari Proyek PROTECT yang didanai Uni Eropa, dilaksanakan bersama ILO, UN Women, UNODC, dan UNICEF untuk memperkuat hukum, layanan, dan perlindungan terkait migrasi yang aman dan adil di Kawasan Asia Tenggara. 

Statistik Terkini: Skala Masalah yang Mengkhawatirkan 

• Di Asia Tenggara, kasus perdagangan orang untuk “forced criminality” yang terkait operasi scam online meningkat sekitar 4,7 kali, dari 296 (2022) menjadi 978 (2023).  
• Laporan PBB memperkirakan setidaknya 120.000 orang di Myanmar dan sekitar 100.000 orang di Kamboja dipaksa menjalankan operasi scam online, menggambarkan krisis lintas-batas yang masif dan terorganisir.  
• Data terbaru INTERPOL menunjukkan korban telah diperdagangkan dari 66 negara, dengan 74% dibawa ke pusat-pusat scam di Asia Tenggara. Kini, tren tersebut bersifat global dan semakin memanfaatkan teknologi baru seperti AI.  
• Untuk konteks Indonesia, laporan TIP 2024 mencatat 3.239 WNI teridentifikasi dalam operasi scam online di Asia Tenggara dan 1.132 diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang. Tercatat, Kementerian Luar Negeri telah memberikan layanan perlindungan kepada 798 WNI korban perdagangan orang di luar negeri sepanjang 2023.

“Perdagangan orang yang difasilitasi teknologi berkembang pesat, mulai dari perekrutan, hingga kontrol. Kini semua itu berlangsung sepenuhnya di ruang digital,” ujar Abie Sancaya, National Programme Officer for Human Trafficking and Migrant Smuggling, UNODC.

Lebih lanjut, Abie juga menegaskan bahwa melindungi masyarakat menuntut kolaborasi lintas-sektor. Oleh karena itu, membangun ekosistem digital yang aman adalah garda terdepan dalam sebuah pencegahan.

“Keterlibatan Jobstreet by SEEK menunjukkan pentingnya peran platform ketenagakerjaan online dalam mencegah penipuan lowongan kerja yang berisiko mengarah pada tindak pidana perdangan orang,” tambah Abie.

Sementara itu, Sawitri, Head of Country Marketing – Indonesia, Jobstreet by SEEK, yang menjadi panelis pada sesi “Safe Job Searching in the Digital World”, membahas cara mengenali tanda bahaya, verifikasi peluang, dan menjaga keamanan saat mencari kerja secara online.

“Salah satu modus yang kian marak menjerat korban adalah penipuan lowongan kerja. Karena itu, SEEK menempatkan keamanan dan integritas platform sebagai prioritas, dengan deteksi dini menggunakan AI, proses verifikasi secara berjenjang, serta edukasi bagi pencari kerja,” ujar Sawitri.

Mengapa Perekrutan Terstruktur Menjadi Penting? 

Penipuan berkedok lowongan sering kali beredar di kanal yang tidak terstruktur, seperti chat pribadi dan media sosial tanpa verifikasi, sehingga pelaku bisa begitu lebih leluasa memanipulasi korban. 

Dengan perekrutan terstruktur di platform tepercaya, tahapan rekrutmen, mulai dari posting, seleksi, hingga komunikasi, semuanya terverifikasi, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Dengan begitu akan mempersempit ruang gerak penipu. 

“Melalui Gerakan #NextMillionJobs yang kami inisiasi pada 2024 lalu, Jobstreet by SEEK juga mendorong perusahaan untuk beralih ke perekrutan terstruktur di platform pencarian kerja resmi untuk melawan job scam,” lanjut Sawitri. 

Modus Umum Penipuan Lowongan Kerja 

• Tawaran kerja paruh waktu yang ”mudah” via WhatsApp/Telegram (mis. tugas “like/subcribe” media sosial), diawali transfer komisi kecil lalu berlanjut skema deposit/top-up, dan akhirnya dana tidak dikembalikan.  
• Permintaan biaya “administrasi/pelatihan/peralatan kerja” di awal proses rekrutmen, indikasi klasik lowongan kerja palsu yang diimbau untuk dihindari oleh otoritas ketenagakerjaan.