Evaluasi kebijakan suku bunga sangat relevan untuk dilakukan OJK mengingat dinamika inklusi keuangan di masyarakat, kinerja pelaku industri pinjaman daring, perlindungan konsumen dari praktik pinjol ilegal, serta kondisi makroekonomi yang terpengaruh aspek geopolitik kawasan.

Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo Djatmiko, menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat di Indonesia dengan menjaga aksesibilitas dan likuiditas di industri pinjaman daring berizin.

Hal ini penting mengingat minat terhadap pinjaman online yang terus tumbuh, terlihat dari jumlah akumulatif rekening penerima dana (borrower) yang telah mencapai 135 juta rekening serta total nilai pinjaman dicairkan mencapai Rp 950 triliun per bulan Agustus 2024.

“Kami mengapresiasi langkah OJK dalam mengevaluasi batas suku bunga yang seimbang dan mendukung keberlanjutan industri. Harapan kami, kebijakan acuan suku bunga sebesar 0,3% per hari dapat dipertahankan pada tahun 2025 mendatang,” ujar Nucky.

Ditambahkan oleh Nucky bahwa dengan dipertahankannya suku bunga harian tersebut, maka aksesibilitas serta likuiditas pinjaman untuk masyarakat unbanked dan underbanked akan lebih terjaga lagi.

Aksesibilitas menjadi faktor penting karena terbatasnya akses masyarakat unbanked dan underbanked terhadap pinjaman tunai, di antaranya karena ketiadaan riwayat kredit ataupun kurangnya modal atau jaminan sebagai syarat meminjam.

Sementara itu, kebutuhan pinjaman di kalangan ini masih terbilang tinggi. Kondisi ini seringkali menjadi salah satu penyebab maraknya praktik pinjol ilegal. Di sisi lain, likuiditas juga memegang peran kunci.

Hal ini supaya industri pinjaman online yang berizin dan diawasi OJK dapat terus menyalurkan pinjaman dana tunai kepada masyarakat yang tidak terlayani sektor keuangan konvensional, sehingga terhindar dari praktik pinjol ilegal.

“Untuk dapat melayani segmen ini, diperlukan nilai manfaat ekonomi yang sehat dan stabil bagi pemberi dana, serta ruang bertumbuh bagi platform pinjaman online untuk meningkatkan inovasi layanan agar tingkat inklusi keuangan dapat terus bertumbuh,” tambah Nucky.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Bank Dunia per tahun 2021, segmen masyarakat unbanked dan underbanked di Indonesia, termasuk pemilik UMKM di Tanah Air mencapai 48% dari populasi.

Selain itu, segmen ini memiliki kontribusi sekitar 60% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan pendanaan bagi UMKM yang mencapai sekitar US$ 234 miliar.

Seluruh hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pinjaman daring diperlukan untuk meningkatkan jangkauan dan kemudahan akses terhadap produk keuangan guna menjaga likuiditas masyarakat, membuka ruang investasi asing, serta mendukung perluasan inklusi keuangan.

Namun, maraknya pinjol ilegal menjadi ancaman bagi masyarakat dan UMKM yang mencari pendanaan. Sepanjang tahun ini hingga Oktober 2024, pemerintah telah memblokir 2.500 entitas pinjol ilegal.

Ini menjadikan total jumlah pinjol yang diblokir sejak 2017 mencapai 9.180 entitas. Fenomena ini mendapatkan perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan pemberantasan kegiatan ilegal, termasuk pinjol ilegal sebagai salah satu prioritas.

“Jumlah platform pinjaman online yang berizin dan diawasi OJK saat ini ada 97 entitas, sedangkan pinjol ilegal yang ditutup sudah mencapai 9.180 entitas. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara OJK dan pelaku industri untuk menjaga akses pendanaan yang berizin,” ujar Nucky.

Salah satu upaya kolaborasi yang sudah dilakukan oleh industri pinjaman online untuk mengantisipasi semakin meluasnya pengaruh negatif dari pinjol ilegal di kalangan masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan edukasi dan literasi yang terencana dan terskala.

“Dengan adanya upaya bersama dalam bentuk edukasi dan literasi yang terencana dan terskala serta semakin masifnya upaya penindakan terhadap pinjol ilegal diharapkan dapat menjaga stabilnya akses dan likuiditas di masyarakat,” kata Nucky.

Dengan banyaknya pengguna pinjaman online yang berasal dari segmen unbanked dan underbanked, profil risiko dari calon penerima dana yang dianalisa oleh platform pinjaman online pada umumnya relatif lebih tinggi dari profil risiko konsumen produk keuangan konvensional.

Melihat realita tersebut, penurunan batas manfaat ekonomi di bawah 0,3% akan berpengaruh pada ketahanan platform pinjaman online terhadap tingkat risiko dari profil peminjam. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kemampuan industri pinjaman online itu sendiri.

Nucky menekankan bahwa kolaborasi antara OJK dengan pelaku industri adalah kunci dalam menjaga masyarakat dari praktik pinjol ilegal, serta memastikan kelanjutan akses pendanaan yang legal, berizin dan sehat untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Harapannya, peningkatan inklusi keuangan dari perluasan akses pendanaan melalui platform pinjaman online yang aman dan berizin dapat mendorong produktivitas dan peningkatan ekonomi nasional,” tutup Nucky.

Ditambah dengan proses digitalisasi, pinjaman online merupakan solusi pendanaan yang tak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga kecepatan bagi mereka para pelaku UMKM yang masuk dalam kategori unbanked dan underserved.

Hal tersebut diakui oleh Karen Komala, Pemilik Kedai Mie Arunika yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Ia menceritakan bahwa usaha yang baru dirintisnya selama setahun belakangan, banyak terbantu oleh pendanaan dari pinjaman online.

Karen saat ini merupakan nasabah dari platform KlikKami yang telah diberi kepercayaan untuk mendapatkan pendanaan dengan limit hingga Rp16 juta berkat kredit skor yang bagus. Kini usaha kulinernya itu bahkan berhasil meningkatkan omzet lebih dari 50%.

“Pendanaan yang diberikan oleh KlikKami saat pertama kali Rp6 juta, secara bertahap limitnya naik dan tenornya bisa lebih panjang. Karena pembayarannya lancar, sekarang saya sudah bisa mengajukan sampai Rp 16juta,” ujar Karen.

Karen menyebut, dirinya juga pernah hampir terjerat oleh pinjaman online (pinjol) ilegal, karena tergiur oleh penawaran yang diberikan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan mendukung penuh upaya pemberantasan platform pinjol ilegal.

“Alasan pakai pinjaman online karena sangat membantu kami yang tidak bisa mendapatkan kredit dari bank. Sedangkan pakai pinjaman online mudah cairnya. 30-60 menit sudah cair. Semoga KlikKami juga dapat memberikan opsi tenor yang lebih panjang,” sebut Karen.

Cerita lainnya berasal dari Adik Firdaus, Pemilik Barbershop Gedong 1 yang menerima manfaat pendanaan dari Kredito hingga mencapai Rp124 juta. Pendanaan yang didapatkan sangat membantu usahanya, terutama untuk mengcover berbagai kebutuhan bisnis barbershop.

Adik mengisahkan jatuh bangun dalam merintis usaha barbershop yang sudah dijalankan selama 16 tahun sejak 2007. Terlebih ketika pandemi Covid-19, usahanya harus kehilangan pelanggan dan hampir ditutup karena adanya pembatasan sosial.

“Ketika pandemi usaha sempat kolaps. Ada sedikit pembiayaan yang saya dapatkan dari sumber yang lain tetapi hanya bisa untuk menutup biaya sewa dan operasional. Tahun 2022 barulah saya mengenal Kredito,” ungkap Adik.

Diceritakan lebih lanjut oleh Adik bahwa pinjaman yang diterima dari Kredito sedikit-sedikit bisa membantu untuk membeli peralatan seperti mesin cukur, gunting dan lainnya. Jadi alokasinya lebih kepada fasilitas untuk menunjang kinerja usaha.

Industri fintech P2P lending alias pinjaman online yang diwadahi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tengah gencar menyalurkan pendanaan kepada masyarakat unbanked dan underserved. Ini sesuai dengan target OJK dalam roadmap fintech lending.

Disebutkan bahwa penyaluran pendanaan ke sektor produktif dan UMKM sebesar 30% – 40% periode 2023 – 2024. Data OJK juga mencatat, sampai September, Outstanding pembiayaan yang disalurkan fintech P2P lending tumbuh 14,28% YoY menjadi Rp55,70 triliun.

Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan kualitas risiko pembiayaan yang terjaga dengan Tingkat Wanprestasi (TWP 90) sebesar 2,82%. Dari jumlah tersebut, porsi yang disalurkan oleh fintech P2P lending kepada sektor produktif dan UMKM mencapai 36,57%.