“Hari ini saya ingin menyampaikan hal penting, yakni peringatan keras kepada seluruh pengelola platform digital, seperti X, Telegram, Google, Meta, dan Tiktok,” tegasnya dalam Konferensi Pers Judi Online yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Selatan, Jumat (24/05).

Berdasarkan pemantauan Kementerian Kominfo, Menteri Budi Arie menyatakan masih terdapat banyak konten dengan kata kunci atau keyword terkait judi online. Menurutnya, sejak 7 November 2023 hingga 22 Mei 2024, di Google ditemukenali sebanyak 20.241 kata kunci.

Sementara di Meta 2.702 keyword, sejak 15 Desember 2022 hingga 22 Mei 2024. Sebagai gambaran, Budi Arie juga menyebutkan bahwa 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, rtp slot, no limit, situs slot, slot gacor, dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, Menkominfo secara tegas dan terbuka menekankan akan mendenda penyelenggara platform digital sebesar Rp 500 Juta jika masih membiarkan konten judi online tersebar di platform digital.

“Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform yang dimiliki, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten,” tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, langkah itu diambil sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.

“Denda kepada platform digital dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kominfo,” tuturnya.

Ajakan ini disampaikan langsung oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi kepada penyelenggara platform digital di Tanah Air saat membuka Seminar dan Workshop Lawan Misinformasi untuk Pemilu Sehat Kota Bandung secara online dari Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

“Secara khusus pada kesempatan ini saya meminta kepada WhatsApp dan Meta untuk mencurahkan energi lebih dan sumber daya secara optimal untuk menjaga ruang digital dengan membuat Posko Siaga Pemilu Meta,” ungkap Budi Arie. 

Budi Arie menilai bahwa keberadaan posko tersebut akan memiliki manfaat sebagai sarana koordinasi untuk menghalau hoaks dan segala bentuk konten negatif yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Posko akan beroperasi 24 jam non stop sepanjang masa Pemilu. Jika memungkinkan, saya minta Meta membuat posko ini di Kantor Kominfo agar koordinasi kita bisa lebih cepat dan gesit. Ini salah satu cara untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai,” tambah Budi Arie.

Sebagai platform media komunikasi yang efektif di era transfer informasi yang begitu cepat, Menkominfo menegaskan posisi dan peran media sosial penting sebagai sumber informasi dan media komunikasi, terlebih di masa Pemilu serentak mendatang. 

“Dibalik potensi pemanfaatan tersebut, ada ancaman information disorder, cyberbulling, hate space, serta kesenjangan akses terhadap informasi perlu kita tangani dan antisipasi bersama-sama. Tantangan-tantangan di ruang digital di masa Pemilu juga semakin nyata,” pungkasnya.

Selain Menkominfo yang hadir virtual, kegiatan Workshop dan Seminar ini dihadiri secara langsung Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Plh Asisten Administrasi Umum Pemprov Jawa Barat Hening Widiatmoko, serta Manager Kebijakan Publik WhatsApp Indonesia Esther Samboh.