Angka tersebut menegaskan bahwa percepatan digitalisasi tanpa diiringi penguatan mekanisme kepercayaan digital berisiko membuka celah penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen, hingga transaksi ilegal.

Seiring meningkatnya fenomena tersebut, kebutuhan akan layanan kepercayaan digital pun turut mengalami lonjakan signifikan. Hal itu tercermin dari aktivitas tanda tangan elektronik (TTE) Privy yang tumbuh hingga 200% pada semester-I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan kebutuhan tersebut juga turut tercermin dari bertambahnya 60.000 perusahaan dan institusi baru di Tanah Air yang mulai menggunakan layanan Privy sepanjang semester-I 2026.

Chief Business Officer (CBO) Privy Brata Rafly mengatakan bahwa pencapaian tersebut menggambarkan bahwa layanan kepercayaan digital termasuk melalui tanda tangan elektronik dan verifikasi identitas kini menjadi kebutuhan yang semakin krusial.

“Peningkatan kasus penipuan digital menjadi pengingat bahwa transformasi digital tidak cukup hanya berfokus pada efisiensi proses, tetapi juga harus memastikan keamanan identitas dan keabsahan setiap transaksi yang terjadi di ruang digital,” ujar Brata.

Ditambahkan oleh Brata bahwa ketika semakin banyak proses dilakukan tanpa tatap muka, kemampuan untuk memastikan identitas pihak yang bertransaksi dan validitas dokumen menjadi semakin penting bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Kepercayaan Menjadi Fondasi di Setiap Interaksi Ruang Digital

Brata melanjutkan, seiring semakin kompleksnya aktivitas bisnis digital, kebutuhan kepercayaan digital juga berkembang dari sekadar memastikan identitas penandatangan menjadi memastikan keaslian dokumen serta keterkaitan penandatangan dengan organisasi yang diwakilinya.

“Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Privy terus memperluas lapisan kepercayaan digital melalui layanan seperti Verifikasi Dokumen yang memungkinkan masyarakat memverifikasi keaslian tanda tangan elektronik pada dokumen digital secara cepat dan mandiri,” tambah Brata.

Sepanjang tahun 2026, layanan yang dikembangkan oleh Privy ini telah digunakan untuk memverifikasi puluhan juta dokumen. Selain itu, Privy juga telah menghadirkan Enterprise Affiliate Certificate.

Ini untuk membantu memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen tidak hanya terverifikasi identitasnya, tetapi juga memiliki afiliasi dan kewenangan yang sah untuk bertindak atas nama organisasi yang diwakilinya.

Urgensi akan kepercayaan digital juga semakin relevan di berbagai sektor yang mengandalkan validitas identitas dan dokumen dalam proses bisnisnya. Di sektor kesehatan misalnya, membutuhkan mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan keamanan transaksi.

Sementara di sektor pendidikan, kebutuhan akan validasi ijazah, sertifikat, dokumen akademik, dan proses administrasi kampus dan mahasiswa secara daring terus meningkat seiring berkembangnya layanan pendidikan berbasis teknologi.

“Digital trust pada akhirnya bukan hanya bertujuan mempercepat operasional, namun tentang memastikan setiap aktivitas di ruang digital memiliki identitas yang jelas, persetujuan sah, dan bukti yang dapat diverifikasi kapanpun,” imbuh Brata.

Lebih dari itu, Brata juga menegaskan bahwa seluruh verifikasi dan dokumen dengan sertifikat elektronik Privy pun juga dilindingi dengan Certificate Warranty hingga Rp 1 miliar sebagai lapisan jaminan hukum tambahan pada setiap sertifikat elektronik yang diterbitkan Privy.

Di sisi lain, aktivitas digital masyarakat Indonesia juga terus tumbuh pesat. Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar US$ 90 miliar pada 2025.

Ini juga berpotensi melampaui US$ 200 miliar pada 2030, menjadikannya pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan tersebut berarti semakin banyak transaksi, dokumen, persetujuan, dan proses bisnis yang berpindah ke ranah digital dan bahkan memanfaatkan AI.

“Visi Privy bukan hanya menjadi penyedia tanda tangan elektronik, tetapi menjadi fondasi ekosistem digital trust yang memungkinkan individu, bisnis, dan institusi berinteraksi secara aman, sah, dan terpercaya di era ekonomi digital,” pungkas Brata.

Perubahan besar ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi industri jasa keuangan. Ketika AI dapat mengajukan pembiayaan, menyetujui kontrak, hingga memindahkan dana secara otomatis, muncul pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat AI?

Inilah yang menurut Privy harus dijawab melalui pembangunan digital trust atau kepercayaan digital sebagai fondasi utama ekosistem keuangan berbasis AI.

Era Agentic AI Ubah Cara Industri Keuangan Beroperasi

CEO & Co-Founder Privy, Marshall Pribadi, mengatakan dunia sedang menuju era Agentic AI, yaitu AI yang tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai proses dan transaksi secara mandiri.

Menurutnya, ketika tindakan AI mulai menimbulkan konsekuensi hukum, identitas digital serta mekanisme otorisasi menjadi elemen yang tidak bisa lagi diabaikan.

“Digital trust tidak hanya relevan untuk kebutuhan saat ini, tetapi akan menjadi fondasi penting bagi ekosistem ekonomi digital berbasis AI di masa depan,” ujar Marshall dalam sesi panel “Beyond Banking: Rewiring the Financial System” pada Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2026.

Marshall menjelaskan bahwa Privy tengah mengembangkan infrastruktur digital trust yang mampu memverifikasi identitas agen AI menggunakan pendekatan kriptografi. Dengan cara ini, seluruh tindakan yang dilakukan AI dapat dibuktikan secara matematis sehingga memiliki jejak identitas, otorisasi, serta dapat diaudit secara hukum.

Beyond Banking Butuh Fondasi Kepercayaan Digital

Transformasi sektor jasa keuangan Indonesia kini memasuki fase Beyond Banking, yaitu integrasi layanan perbankan, fintech, dan berbagai platform digital melalui konsep Universal Banking, Embedded Finance, dan Open Finance.

Semakin banyak layanan yang saling terhubung membuat proses verifikasi identitas, persetujuan transaksi, hingga perlindungan data menjadi semakin kompleks.

Marshall menilai banyak institusi keuangan masih membangun sistem verifikasi masing-masing sehingga meningkatkan biaya operasional sekaligus memperpanjang pengalaman pengguna.

Karena itu, menurutnya digital trust perlu hadir sebagai infrastruktur bersama yang dapat digunakan lintas industri.

“Digital trust dapat memperkuat kepastian identitas, mengurangi kompleksitas verifikasi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan yang lebih efisien,” jelas Marshall.

AI Membuat Keamanan Tak Lagi Sekadar Pelengkap

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen.

Artinya, tantangan industri kini tidak lagi hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi memastikan setiap transaksi—baik yang dilakukan manusia maupun AI—tetap aman dan terpercaya.

Dalam konteks tersebut, digital trust berkembang dari sekadar fitur keamanan menjadi fondasi utama yang memungkinkan berbagai institusi saling terhubung dengan tingkat kepastian identitas yang lebih tinggi.

Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Privy menghadirkan layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang mendukung berbagai proses penting, mulai dari:

• Verifikasi identitas digital
• Electronic Know Your Customer (e-KYC)
• Pembukaan rekening
• Pengajuan pembiayaan
• Penerbitan polis asuransi
• Penandatanganan dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum

AFTECH: Kolaborasi Industri Membutuhkan Standar Trust yang Sama

Pandangan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto.

Ia mengatakan keberhasilan transformasi menuju era Beyond Banking bukan hanya bergantung pada inovasi teknologi maupun model bisnis baru, tetapi juga pada kemampuan seluruh pelaku industri membangun standar kepercayaan digital yang dapat digunakan bersama.

Menurut Firlie, semakin tinggi tingkat konektivitas layanan keuangan digital, semakin penting pula keberadaan infrastruktur digital trust agar kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan industri dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Digital Trust Akan Jadi Pondasi Ekonomi AI

Perkembangan Agentic AI diperkirakan akan mengubah cara masyarakat menggunakan layanan keuangan dalam beberapa tahun ke depan.

Jika sebelumnya AI hanya membantu memberikan rekomendasi, ke depan teknologi ini diprediksi mampu melakukan berbagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum, mulai dari menyetujui kontrak hingga menjalankan transaksi secara otomatis.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan identitas digital yang dapat diverifikasi, sistem otorisasi yang kuat, serta mekanisme audit yang transparan menjadi semakin penting.

Privy meyakini digital trust akan menjadi fondasi utama agar inovasi AI di sektor keuangan dapat berkembang secara aman, efisien, dan tetap memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekosistem digital.

Setelah tiket habis terjual dalam hitungan menit, para calo yang membeli tiket dalam jumlah besar menjual kembali tiketnya dengan harga berlipat, mendorong maraknya penipuan karena penjualan di luar kanal resmi.

Sejumlah korban mengalami kerugian mulai dari Rp 2,5 juta hingga puluhan juta rupiah akibat membeli tiket yang ternyata tidak valid karena dijual ke lebih dari satu pembeli dan penjual yang menghilang penjual begitu pembayaran diterima.

Merespon fenomena ini, Founder & CEO Privy, Marshall Pribadi mengatakan kasus penipuan serupa merupakan kejadian berulang dan menggambarkan urgensi peran infrastruktur identitas digital dalam ekosistem tciketing yang masih perlu dibenahi.

“Saat ini, platform tiket resmi telah mewajibkan memasukkan nomor KTP saat pembelian. Namun, input nomor KTP secara manual tidak memverifikasi bahwa orang yang menginput adalah benar- benar pemilik identitas tersebut,” ujar Marshall.

Ia menambahkan sehingga para oknum masih bisa menimbun tiket menggunakan identitas pihak lain sebagai gerbang awal penipuan. Artinya, penipuan tiket konser ini juga cerminan kurangnya infrastruktur yang dapat memverifikasi identitas digital secara sah di ranah ekosistem ticketing.

“Ketika pembelian tiket diintegrasikan dengan identitas digital yang terveirifkasi, satu Digital ID hanya bisa membeli tiket untuk satu NIK yang sama. Calo yang mencoba membeli tiket dalam jumlah banyak menggunakan identitas orang lain tidak akan bisa melewati proses verifikasi ini,” jelas Marshall.

Marshall juga menjelaskan bahwa integrasi dengan identitas digital juga memungkinkan penyelenggara menerapkan filter yang selama ini sulit dilakukan seperti pembatasan pembelian usia untuk acara tertentu, atau pembatasan domisili untuk memastikan tiket tersedia bagi audiens yang tepat.

Untuk diketahui, sejumlah negara pun tengah mengeksplorasi integrasi identitas digital pada
ekosistem ticketing seperti Korea Selatan yang mengembangkan sistem verifikasi biometrik wajah yang diterapkan sejak tahap pembelian.

Bukan hanya saat masuk venue untuk memastikan satu pembelian benar-benar terikat pada satu identitas asli. Begitu juga dengan negara tetangga Singapura yang sedang menjajaki integrasi platform penjualan tiket sebagai identitas digital nasional.

Privy Dorong Implementasi Digital ID di Ekosistem Ticketing

Infrastruktur inilah yang telah dihadirkan Privy melalui fitur Digital ID. Solusi ini hadir sebagai identitas digital terverifikasi melalui dua layanan utama yang ditawarkan, yakni PrivyHub dan Login with Privy.

PrivyHub berperan sebagai trusted gateway atau portal layanan terverifikasi di dalam aplikasi Privy, tempat pengguna dapat menemukan dan mengakses merchants lintas industri tanpa berpindah aplikasi.

Sementara itu, Login with Privy memungkinkan pengguna login atau mendaftar di aplikasi dan website merchants menggunakan Privy ID yang telah terverifikasi, dengan tetap memastikan persetujuan pengguna.

Dalam konteks ticketing, kedua fitur digital identity Privy tersebut memungkinkan setiap pembelian tiket terikat pada satu individu yang telah diverifikasi dan memungkinkan pengecekan biometrik,” tambah Marshall.

Marshall menambahkan bahwa ketika pembelian tiket konser ataupun akivitas lainnya terikat pada identitas digital yang terverifikasi, calo tidak bisa lagi membeli massal menggunakan identitas orang lain.

“Oleh karena itu, Privy akan terus mendorong integrasi identitas digital terverifikasi melalui fitur Privy Digital ID pada ekosistem ticketing. Terlebih saat ini, sejumlah platform dari berbagai sektor telah membuktikan efektivitas layanan Privy Digital ID,” tambah Marshall.

Mulai dari platform investasi emas digital seperti Treasury yang mencatat 16.000 pengguna
terverifikasi melalui Login with Privy. Begitu juga dengan media massa Kompas dan Tempo,
platform EdTech Belajarlagi, dan platform visa digital SPUN.

Semuamya menggunakan fitur tersebut untuk mempercepat onboarding pengguna terverifikasi. Keberhasilan di berbagai industri ini menjadi landasan kuat bagi industri ticketing untuk mewujudkan ekosistem ticketing yang lebih aman.

Selain itu, sebagai satu-satunya Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) di Tanah Air yang memberikan Certificate Warranty hingga Rp 1 miliar, Privy tentunya tidak berhenti pada verifikasi identitas.

“Jaminan ini memberikan perlindungan finansial apabila terbukti terjadi kerugian akibat penyalahgunaan identitas, sehingga setiap transaksi yang melibatkan identitas digital oleh Privy bukan hanya aman, namun juga dijamin,” pungkas Marshall.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunukasi dan Digital (Komdigi) tercatat lebih dari 1.000 kasus scam setiap harinya. Ini , menjadikannya salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan kepercayaan di ruang digital.

Untuk itu, melanjutkan kampanye #CekDuluBaruPercaya yang diluncurkan pada Februari 2026 lalu, kini Privy memperluas akses pengecekan dokumen bukan hanya melalui website, namun juga pada aplikasi web dan mobile Privy.

Bahkan dari dokumen diterima pengguna melalui berbagai platform seperti Whatsapp dan email pun juga dapat langsung diverifikasi dengan fitur “open with” Privy, sehingga verifikasi dokumen pun semakin mudah dilakukan oleh masyarakat.

Marshall Pribadi, CEO & Founder Privy mengatakan selama ini masyarakat dihimbau untuk berhati-hati saat menerima pesan dan dokumen digital. Namun melalui fitur Verifikasi Dokumen ini, Privy menyediakan alat yang dapat digunakan masyarakat.

“Dengan banyaknya dokumen digital yang beredar dengan mudah, kehadiran alat yang dapat memverifikasi dokumen menjadi sangat penting, dan di sinilah peran Privy berada,” ungkap Marshall.

Ditambahkan Marshall bahwa dengan begitu ketika masyarakat menerima dokumen digital yang secara visual terlihat lengkap dengan tanda tangan elektronik, dapat langsung memverifikasi dokumen tersebut dalam hitungan detik.

“Ini bertujuan untuk memastikan keaslian tanda tangan elektroniknya. Dengan begitu, masyarakat bukan hanya bisa berhati-hati, namun juga betul-betul membuktikan keaslian tanda tangan digital pada dokumen yang diterima sebelum mengambil tindakan,” tambah Marshall.

Saat ini, Privy juga telah mencatat 159 juta dokumen digital ditandatangani. Di Kuartal-1 2026 pun Privy mencatat peningkatan aktivitas tanda tangan hingga hampir 250% secara Year-on-Year mencapai lebih dari 32 juta tanda tangan.

Sementara pada Kuartal-I 2025 lalu, Privy mencatat 10 juta aktivitas tanda tangan di platformnya. Namun demikian, Marshall menekankan bahwa perjalanan untuk edukasi terkait pentingnya verifikasi dokumen digital masih panjang.

“Walaupun sudah ratusan juta dokumen ditandatangani di Privy sejak 2016 dan belasan juta
dokumen yang diverifikasi di Privy pada awal tahun 2026 ini, kami sadar, ini baru permulaan,” tegas Marshall.

Oleh karena itu, Privy akan terus mendorong peningkatan jumlah dokumen yang dicek keasliannya melalui website ataupun aplikasi melalui edukasi rutin bagi pengguna maupun masyarakat secara luas.

“Ketika masyarakat terbiasa mengecek keaslian dokumen digital, harapannya publik juga mulai memahami pentingnya menggunakan tanda tangan tersertifikasi sebab dapat diverifikasi keasliannya,” ujar Marshall.

Sementara itu, ketika dokumen digital diverifikasi di website maupun aplikasi Privy, masyarakat akan mendapatkan salah satu dari tiga hasil berikut:

• Dokumen memiliki tanda tangan digital tepercaya
  Jika tanda tangan elektronik dinyatakan valid, sistem akan menampilkan informasi terkait tanda tangan digital beserta riwayat proses penandatanganannya. Informasi ini mencakup siapa saja yang menandatangani dokumen, penyedia sertifikat elektronik yang digunakan, serta riwayat proses penandatanganan pada dokumen tersebut.
• Tidak ada tanda tangan digital yang ditemukan pada dokumen
  Hasil ini menunjukkan bahwa dokumen tidak memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga keasliannya perlu ditelusuri lebih lanjut sebelum mengambil tindakan.
• Dokumen tidak sepenuhnya tepercaya
  Hasil ini dapat muncul jika terdapat indikasi ketidaksesuaian pada status tanda tangan
  dalam dokumen digital. Hal ini dapat terjadi, jika sistem mendeteksi bahwa identitas
  penandatangan tidak menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE terdaftar di
  KOMDIGI seperti Privy, atau tanda tangan pada dokumen terindikasi mengalami
  perubahan setelah proses penandatanganan, serta dokumen tidak memiliki penanda
  waktu (timestamp) yang terpercaya, atau informasi pendukung untuk validasi jangka
  panjang tidak tersedia. Dalam kondisi tersebut, dokumen sebaiknya diperiksa lebih lanjut
  sebelum digunakan atau dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Adapun Privy memastikan bahwa dokumen yang dibuka atau diunggah untuk diverifikasi tidak akan disimpan oleh sistem, sehingga kerahasiaan data tetap terjaga. Saat ini, Privy telah dipercaya oleh 71 juta pengguna individu serta digunakan oleh lebih dari 200 ribu perusahaan.

Artinya, rata-rata terdapat sekitar 1.000 laporan setiap harinya. IASC juga menyebutkan bahwa angka tersebut 3–4 kali lebih tinggi dibandingkan negara lain yang umumnya mencatat sekitar 150 hingga 400 laporan per hari.

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu semakin waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang. Salah satu modus penipuan yang sering digunakan adalah penipuan melalui dokumen digital.

Merespon fenomena tersebut, CEO & Co-Founder Privy, Marshall Pribadi mengatakan bahwa salah satu modus yang semakin sering digunakan pelaku adalah penipuan melalui dokumen digital, seperti invoice palsu, purchase order palsu, kontrak kerja fiktif, dan sebagainya.

Untuk membantu masyarakat menghindari risiko tersebut, Marshall membagikan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan sebelum mempercayai atau menandatangani dokumen digital.

Tiga Langkah Sederhana Menghindari Penipuan Dokumen Digital

1. Cermati Sumber dan Konteks Dokumen
   Ketika masyarakat menerima dokumen digital baik melalui e-mail ataupun pesan instan, periksa detail kontak pengirim seperti alamat e-mail dan domain perusahaan. Perbedaan tanda baca titik dan koma pun seringkali mengecoh masyarakat dan dijadikan sebagai celah penipuan.
2. Periksa Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen
   Saat menerima dokumen digital yang disertai dengan tanda tangan elektronik, cek keabsahan penyedia tanda tangan digitalnya yaitu Penyeleggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan periksa statusnya. Tanda tangan elektronik yang sah hanya dapat diterbitkan oleh PSrE yang terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital RI, misalnya seperti Privy atau PSrE berizin lainnya.
   Selain itu, periksa detail sertifikat digital yang tertera di dalam dokumen. Identitas penerbit harus jelas, termasuk nama PSrE yang menerbitkan sertifikat tersebut. Masa berlaku sertifikat juga perlu diperhatikan, sertifikat yang sudah kedaluwarsa atau tidak aktif dapat menjadi indikasi risiko keamanan.
3. Lakukan Verifikasi Gratis di Situs Privy (privy.id/verifikasi-pdf)
   Untuk memastikan keaslian dokumen secara lebih menyeluruh, masyarakat juga dapat
   mengunggah dokumen digital berupa PDF ke situs resmi Privy guna memeriksa validitas tanda tangan elektronik serta memastikan dokumen tidak mengalami perubahan setelah
   ditandatangani.

Melalui proses verifikasi tersebut, masyarakat akan mendapatkan salah satu dari tiga hasil
berikut:

• Dokumen memiliki tanda tangan digital tepercaya
  Jika tanda tangan elektronik dinyatakan valid, sistem akan menampilkan informasi terkait tanda tangan digital beserta riwayat proses penandatanganannya. Informasi ini mencakup siapa saja yang menandatangani dokumen, penyedia sertifikat elektronik yang digunakan, serta riwayat proses penandatanganan pada dokumen tersebut.
• Tidak ada tanda tangan digital yang ditemukan pada dokumen
  Hasil ini menunjukkan bahwa dokumen tidak memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga keasliannya perlu ditelusuri lebih lanjut sebelum mengambil tindakan.
• Dokumen tidak sepenuhnya tepercaya
  Hasil ini dapat muncul jika terdapat indikasi ketidaksesuaian pada status tanda tangan
  dalam dokumen digital. Hal ini dapat terjadi, jika sistem mendeteksi bahwa identitas
  penandatangan tidak menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSrE yang
  terdaftar di KOMDIGI, tanda tangan pada dokumen terindikasi mengalami perubahan
  setelah proses penandatanganan, dokumen tidak memiliki penanda waktu (timestamp)
  yang tepercaya, atau informasi pendukung untuk validasi jangka panjang tidak tersedia.
  Dalam kondisi tersebut, dokumen sebaiknya diperiksa lebih lanjut sebelum digunakan
  atau dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Pentingnya Budaya Verifikasi Dokumen Digital

Marshall turut menekankan bahwa meningkatnya penipuan digital menunjukkan pentingnya
membangun kebiasaan verifikasi sebelum mempercayai dokumen digital.

“Banyak masyarakat masih menilai keaslian dokumen digital hanya dari tampilannya. Padahal, dokumen digital dapat dimodifikasi tanpa terlihat secara kasat mata. Karena itu, verifikasi menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan,” ujar Marshall.

Ia menambahkan bahwa membiasakan diri untuk cek dulu sebelum percaya dapat membantu masyarakat mengurangi risiko menjadi korban penipuan digital.

“Kepercayaan di era digital perlu dibangun di atas verifikasi. Melalui edukasi berkelanjutan dan penyediaan layanan verifikasi dokumen digital, kami berharap masyarakat semakin kritis dan terbiasa memastikan keaslian dokumen sebelum mempercayainya,” tutup Marshall.

Laporan Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK pun juga mencatat kerugian akibat penipuan digital mencapai Rp9,1 triliun dengan lebih dari 411 ribu laporan sepanjang November 2024 hingga Desember 2025.

Fenomena ini menegaskan bahwa tampilan visual tidak lagi cukup menjadi dasar kepercayaan di ruang digital.Tanpa kebiasaan verifikasi yang memadai, dokumen yang terlihat sah berpotensi menjadi pintu masuk penipuan bagi individu, pelaku usaha, hingga institusi.

Merespons kondisi tersebut, Privy sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) menggagas inisiatif #CekDuluBaruPercaya. Inisiatif ini didukung langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia.

#CekDuluBaruPercaya yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan Safer Internet Day 2026 ini bertujuan untuk mendorong masyarakat membangun kebiasaan memverifikasi dokumen digital melalui situs privy.id/verifikasi-pdf sebelum mempercayai, menandatangani, atau mengambil keputusan.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa maraknya penipuan berbasis dokumen digital menunjukkan urgensi membangun budaya verifikasi di tengah percepatan transformasi digital.

“Penipuan digital saat ini tidak selalu datang dalam bentuk yang mencurigakan. Banyak dokumen yang tampil sangat rapi dan meyakinkan, padahal keabsahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Teguh.

Lebih lanjut, Teguh juga mengatakan bahwa Komdigi terus mendorong dan mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan verifikasi sebelum mempercayai atau menindaklanjuti dokumen digital.

“Dengan hadirnya website untuk memverifikasi dokumen digital di Privy, kini masyarakat memiliki akses dalam melakukan verifikasi dokumennya, yang tentunya semakin memberi kemudahan bagi publik,” tambah Teguh.

Sejalan dengan hal tersebut, Chief Executive Officer & Founder Privy, Marshall Pribadi, menilai bahwa tantangan utama di era digital saat ini bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada cara masyarakat membangun kepercayaan.

“Di dunia digital, kepercayaan harus bisa diverifikasi, bukan lagi dinilai dari tampilan visual semata. Dokumen bisa terlihat resmi, tetapi belum tentu sah dan dapat diverifikasi,” ujar Marshall dihadapan sejumlah media di Jakarta, (12/02).

Ia menambahkan bahwa melalui #CekDuluBaruPercaya, Privy ingin mendorong perubahan kebiasaan, dari sekadar melihat lalu percaya, menjadi memeriksa dan memverifikasi sebelum bertindak.

“Verifikasi seharusnya tidak dipersepsikan sebagai proses yang rumit. Dengan teknologi yang tepat, pengecekan keaslian dokumen digital dapat dilakukan secara cepat dan mudah, sehingga pencegahan penipuan digital dapat dilakukan sebelum risiko terjadi,” tambah Marshall.

Hingga saat ini, Privy juga telah mencegah 122 juta upaya fraud pada layanan yang dikembangkan. Hal ini menggambarkan betapa besarnya risiko kecurangan digital bagi masyarakat.

Sebagai infrastruktur Digital Trust, Privy juga mencatat besarnya kebutuhan publik terhadap verifikasi dokumen digital. Sejak didirikan pada tahun 2016, lebih dari 138 juta dokumen telah terverifikasi menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi Privy.

Angka ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya penggunaan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum, aman, dan dapat diverifikasi untuk mencegah pemalsuan dokumen serta berbagai bentuk fraud di ranah digital.

Dari sisi pelaku usaha, risiko dokumen digital yang tidak diverifikasi dirasakan secara langsung dalam aktivitas operasional sehari hari. Tenny Daud, pelaku UMKM sekaligus content creator, mengatakan bahwa hampir seluruh proses bisnisnya kini bergantung pada dokumen elektronik.

“Sebagai pelaku UMKM, saya setiap hari berhadapan dengan invoice, kontrak, dan dokumen transaksi dalam bentuk digital. Kalau ada satu saja dokumen yang tidak valid, dampaknya bisa langsung ke arus kas atau kerja sama bisnis,” ungkap Tenny.

Ditambahkan oleh Tenny bahwa verifikasi menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Bahkan, proses verifikasi dokumen digital pun tidak memakan lebih dari 30 detik. Oleh karena itu, inisiatif #CekDuluBaruPercaya dari Privy ini sangat membantu dirinya dan teman-teman UMKM.

Melalui inisiatif #CekDuluBaruPercaya, Privy juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kanal verifikasi resmi yang telah tersedia, melalui layanan verifikasi Privy yang bisa diakses melalui privy.id/verifikasi-pdf.

Dengan menjadikan verifikasi sebagai kebiasaan digital sehari-hari, Privy bersama Komdigi berharap kepercayaan di ruang digital dapat dibangun atas dasar bukti yang dapat diverifikasi, bukan sekadar asumsi visual, sehingga ekosistem digital Indonesia dapat tumbuh lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Marshall Pribadi selaku CEO Privy mengatakan bahwa Privy menjadi satu-satunya institusi di Indonesia yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga jaminan atas keaslian sebuah dokumen digital.

“Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk ke Komdigi RI, Privy memberikan Certificate Warranty hingga Rp 1 miliar untuk melindungi pengguna dari kerugian
akibat dokumen yang ditandatangani dengan Sertifikat Privy yang terbukti tidak asli,” ujar Marshall.

Lebih lanjut, Marshall menambahkan bahwa dengan begitu, setiap transaksi digital menjadi lebih aman dan sah secara hukum. Terlebih, di tengah maraknya penipuan online dan teknologi deepfake AI, Privy hadir sebagai solusi untuk memastikan identitas pihak yang bertransaksi.

“Cukup meminta mereka menandatangani dokumen melalui Privy atau berkomunikasi lewat Privy Chat, maka identitas mereka dijamin keasliannya. Sepanjang 2025, Privy berhasil mendeteksi dan mencegah lebih dari 122 juta upaya kecurangan digital atau fraud,” tambah Marshall.

Pertumbuhan Pesat di 2025: Indonesia dan Australia

Selain memastikan keamanan transaksi digital dengan jaminan, Privy juga turut mencatat
pencapaian signifikan di tahun 2025 lalu. Tercatat, ada 71 juta pengguna individu terverifikasi dan 167.000 organisasi dan institusi menggunakan layanan Privy.

Selain itu, ekspansi ke Australia juga menjadikan Privy, sebagai perusahaan Indonesia pertama yang mengekspor jasa berteknologi tinggi ke pasar internasional. Pencapaian ini menegaskan peran Privy sebagai fondasi keamanan transaksi digital, baik untuk korporasi, UMKM, maupun individu.

“Memasuki tahun 2026, Privy juga terus memperkuat ekosistem Digital Trust. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Sebab Privy hadir jadi sebuah jaminan kepercayaan bagi masyarakat dan dunia usaha,” tambahnya.

Privy akan mengakselerasi pengembangan fitur Digital ID untuk akses lintas platform, Privy Chat untuk komunikasi terverifikasi, serta tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk dokumen perpajakan yang lebih canggih. Semua ini bertujuan mendukung transformasi digital di Indonesia.